Kapolri Pilih Gandeng Komnas HAM Ketimbang Bentuk TGPF Demo 22 Mei

Kamis, 13 Juni 2019 14:13 Reporter : Ronald
Kapolri Pilih Gandeng Komnas HAM Ketimbang Bentuk TGPF Demo 22 Mei Kapolri Tito Karnavian usai salat idul fitri. ©2019 Merdeka.com/Nur Habibie

Merdeka.com - Muncul desakan agar pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kerusuhan 21-22 Mei lalu. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, pihaknya lebih memilih menggandeng Komnas HAM ketimbang pembentukan TGPF.

Tito mengakui kalau Polri telah membentuk tim yang dipimpin Irwasum untuk menelusuri ada tidaknya pelanggaran HAM oleh aparat pada penanganan kerusuhan tersebut.

"Pertama, tim yang sudah ada sekarang dari investigasi polri itu dipimpin langsung oleh orang ketiga di Polri. Ini penting karena unsur internal ini bsa menembus batas-batas dalam institusi sendiri," katanya di Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (13/6).

Mantan Kapolda Metro Jaya ini mengakui, tim investigasi adanya kelemahan. Karena pihak kepolisian memiliki ruang terjadinya konflik kepentingan. Untuk itu pihak kepolisian membuka komunikasi dengan Komnas HAM.

"Untuk apa ada TGPF kalau seandainya kalau Komnas HAM adalah otoritas resmi yang dibentuk oleh UU dan bukan posisinya di bawah presiden, apalagi di bawah Polri," jelasnya.

"Kita percayakan kepada Komnas Ham dan tim investigasi untuk bisa menembus ke dalam institusi sendiri. Karena TGPF untuk menembus sangat sulit untuk meminta outsider. Tapi insider lebih mudah menembus. Tapi membuka ruang kepada outsider yang merupakan otoritas resmi," tutup Tito.

Sebelumnya, Ketua Komisi Perlindungan Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Achmad Taufan Damanik mengaku siap jika pihaknya diperlukan masuk ke Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk meneliti kasus kerusuhan 21-22 Mei lalu. Namun, kata dia, hal itu dilakukan jika memang diperintah langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau presiden menunjuk Komnas HAM, ya iya. Tapi kan diputuskan pemimpin negara. Sementara kami enggak mau berandai-andai soal itu," kata Taufan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6).

Taufan mengaku tidak bisa menilai perlu tidaknya pembentukan TGPF. Dia menyerahkan semua keputusan pada presiden.

"Kami tidak mau mencampuri itu, kita kerja saja dengan mandat yang kita miliki, tim yamg kita miliki, koordinasi terus dengan Polri. Kami juga koordinasi dengan NGO," ungkapnya.

Dia melanjutkan, selama ini Komnas HAM selalu berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan kasus kerusuhan tersebut. Karena itu, Taufan berharap kasus kerusuhan bisa segera diselesaikan.

"Kami mendorong penyelesaian yang cepat dan kepatuhan terhadap standar," ucapnya. [fik]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini