Merdeka.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menginstruksikan jajarannya untuk melakukan gelar perkara kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah daerah di Mabes Polri. Terlebih, kasus ini melibatkan beberapa korporasi.

Tito mengatakan seharusnya pihak kepolisian setempat memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian proses penyelidikan atau SP3. Hanya saja, dia menganggap kasus Karhutla itu menonjol dan menjadi polemik.

‎

"Karena saya anggap kasus ini menonjol, saya sebagai Kapolri, saya bisa memerintahkan jajaran yang menghentikan kasusnya terkait dengan koorporasi, harus digelar di Mabes Polri," kata Tito di PTIK, Jakarta, Selasa (6/9).

Menurut dia, gelar perkara dilakukan di Mabes guna mengurangi dugaan adanya kolusi. Selain itu, dinilai Tito, gelar perkara ini juga diharapkan bisa menemukan titik terang dari kasus karhutla.

"Ini untuk mengurangi dampak-dampak dugaan kolusi, di media diplintir, dan seterusnya," ujar dia.

Sementara itu, terkait SP3 pada 15 perusahaan di Riau, Tito belum mau berpendapat terlalu dalam. Sebab, Tito baru menjabat sebagai Kapolri pada bulan Juli sedangkan polres-polres setempat memutuskan SP3 kasus karhutla pada bulan Januari sampai dengan Mei.

"Saya sendiri masuk bulan Juli. Oleh karena itu saya buat kebijakan khusus masalah karhutla yang melibatkan korporasi, kalau ada SP3 ke depan ini harus digelar di Mabes Polri," pungkas Tito.