Merdeka.com - Kasus teror bom di rumah penyidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Afif Julian Miftah di Bekasi membuat Plt pimpinan KPK Johan Budi merencanakan akan mengurus surat izin memegang senjata api bagi penyidik KPK.

Terkait itu, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menegaskan tidak mempermasalahkan penyidik KPK membawa senjata api (senpi). Akan tetapi, kata dia, senpi itu harus mengantongi surat izin.

"Itu tidak melanggar aturan selama ada izinnya," ujar Jenderal Badrodin, usai buka bersama di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (9/7)

Menurut dia, setiap kepemilikan senjata api memang seharusnya mengantongi izin agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. "Senjata kalau tidak ada izinnya ya salah," imbuh mantan Wakapolri.

Dia menyarankan, KPK segera mengurus izin senpi yang mereka miliki. Dia memastikan, senjata di KPK bisa digunakan bila izin telah dipegang.

Badrodin menambahkan, Polri juga akan terbuka memberi penyidiknya untuk berdinas sementara di lembaga antikorupsi. Polri bahkan sudah menyiapkan anggotanya.

"Mereka minta 15 penyidik dan sudah diberikan oleh kepolisian. Kan mintanya 15 kemarin. Ya kan ada juga (anggota Polri untuk jadi) calon deputi," jelas dia.