Merdeka.com - Pengamat Politik Boni Hargens menilai, wacana mengenai pergantian Kapolri merupakan kesulitan tersendiri bagi Presiden Jokowi, karena hak prerogatifnya berhadapan dengan aspek politis yang kerap muncul dalam tiap suksesi calon Kapolri.

Sementara itu, aspek penegakan hukum yang ada di tangan Polri pun sedang diuji kualitasnya, sebagai bagian dari poin yang dijanjikan Jokowi dalam Nawacita.

"Penegakan hukum sebagai salah satu poin Nawacita memunculkan wacana mengenai siapa yang harus memegang jabatan Kapolri. Saat ini presiden memang sedang kesulitan menetapkan siapa figur yang layak menjadi Kapolri," ujar Boni dalam sebuah acara diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/6).

"Saya kira ini adalah prerogatif presiden. Jadi Jokowi memang harus bertanggungjawab memilih siapa sosok Kapolrinya," ujarnya menambahkan.

Mengenai kriteria calon Kapolri yang layak sebagai pengganti Badrodin Haiti, Boni menilai bahwa calon tersebut haruslah memahami apa itu makna Trisakti yang dicetuskan Presiden Soekarno, sekaligus Nawacita-nya Presiden Jokowi.

Selain itu, loyalitas calon Kapolri ini harus diserahkan sepenuhnya bagi presiden, dengan memegang utuh visi dan misi yang diembannya sebagai Tribrata satu.

"Kapolri harus menyelami Trisakti-nya Bung Karno dan Nawacita-nya Jokowi. Karena Nawacita itulah upaya Jokowi untuk mewujudkan Pancasila sebagai roh bangsa Indonesia," ujar Boni.

"Kapolri baru harus punya jiwa Pancasila untuk membasmi orang-orang berkedok agama yang intoleran, dan menggerogoti pondasi bangsa. Dia harus loyal kepada presiden dan harus satu visi satu misi,"