Merdeka.com - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mengaku pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah sangat memberatkan kinerja kepolisian. Apalagi, penghematan dilakukan di sektor operasional dan belanja barang.

Sesuai keputusan pemerintah yang dilakukan September lalu, Polri diminta untuk melakukan pemotongan hingga Rp 2,3 triliun. Tak hanya kepolisian, permintaan serupa juga dilakukan kepada kementerian dan lembaga, serta daerah.

"Harus sebagian besar di operasional, karena memang banyak di operasional itu dipotong juga. Itu berakibat kita dipotongnya bulan 9, dampaknya terkena di 11, 12. Struktur belanja barang hanya 20 persen, itu di Mabes Polri cukup, di Polda pas-pasan, di Polres dan Polsek kurang sekali," ungkap Tito dalam rapat kerja bersama Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/12).

Kondisi itu membuat kinerja kepolisian sedikit terhambat, alhasil Kepolisian Daerah (Polda) harus pintar-pintar membuat kebijakan. Jika tidak, maka anggaran akan habis sebelum akhir tahun.

"Dengan dipotong belanja Rp 2,3 triliun belanja barang dan operasional, maka yang paling terasa adalah Polres, Polres dan Polda mungkin. Kalau Mabes, Bareskrim enggak berasa, tapi Polda dan Polres 3 bulan ini ngos-ngosan betul," ungkapnya.

Atas alasan itu, Kapolri mengaku sudah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk meningkatkan anggaran kepolisian.

"Saya minta Menkeu kalau bisa naikin belanja operasional, modal naik, barang juga (naik) operasional naik juga, alhamdulillah sekali, gaji naik alhamdulillah lagi," ucap Tito lantas tersenyum.