Merdeka.com - Polda Jawa Timur siap memberi sanksi tegas kepada AKBP Eko Puji Nugroho, jika Briptu Rani Indah Yuni Nugraini (25), polwan asal Bandung, Jawa Barat, ini bisa membuktikan tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan Kapolres Mojokerto tersebut.

“Kami pasti akan memberi sanksi tegas terhadap Kapolres Mojokerto jika Briptu Rani bisa membuktikan tuduhannya itu. Tapi ya tahu sendiri, dia (Rani) tidak hadir saat sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk klarifikasi. Padahal kemarin dia berani muncul dan membuat opininya sendiri,” kata Kasubdit Penmas Bid Humas Polda Jawa Timur, AKBP Suhartoyo, di Surabaya, Jumat (14/6)

Untuk itu, dikatakan Hartoyo, pihaknya masih tetap melakukan penyelidikan hingga kasus tersebut bisa dituntaskan. "Proses penyelidikan kita kan masih tetap berjalan hingga saat ini, sampai semuanya bisa diselesaikan," tandas dia.

Briptu Rani tidak bisa menghadiri sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang sedianya digelar Polda Jawa Timur hari ini. Briptu Rani dikabarkan sedang sakit.

Kabar soal Briptu Rani itu disampaikan nenek, ibu, paman dan adiknya sambil menunjukkan surat keterangan sakit dari rumah sakit jiwa di Bandung. Hal ini sangat disayangkan pihak Polda Jawa Timur.

“Kita sudah proaktif menyelesaikan persoalan ini. Tapi yang bersangkutan malah tidak hadir. Justru orangtua dan keluarganya yang hadir, padahal pengakuan yang bersangkutan sangat diperlukan dalam sidang KKEP yang pertama ini. Bagaimana kita bisa meluruskan persoalan ini,” keluh Kabid Humas Polda Jawa Timur, AKBP Awi Setiyono.

Kamis kemarin (13/6), kepada merdeka.com, Briptu Rani mengaku ingin meminta keadilan kepada Kapolri agar menghukum Kapolres Mojokerto.

“Saya minta kasus ini ditegakkan seadil-adilnya. Kapolres (Eko Puji Nugroho) diadili dan saksi mohon jujur. Karena itu bukan semata-mata salah saya. Saya kabur karena ada alasan. Saya minta pimpinan tertinggi untuk masalah ini, untuk menyelesaikannya. Kerena saya telah dibuat rugi dan malu, saya mengalami tekanan mental," kata Briptu Rani.