Merdeka.com - Aktivis 212 sekaligus kader PDIP, Kapitra Ampera menilai pemilihan menteri tak harus melibatkan lembaga penegak hukum. Ia beralasan keterlibatan seperti itu justru memangkas hak prerogatif Jokowi sebagai presiden terpilih 2019-2024.

"Jangan campuradukan pemilihan kabinet dengan penegakan hukum," kata Kapitra dalam diskusi 'Jokowi di Pusaran Kepentingan, Minta Ini Minta Itu, Jakarta, Selasa (8/10).

Hingga jelang habis periode pertama, dua menteri Jokowi terjerat kasus-kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka adalah bekas Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan bekas Menteri Sosial Idrus Marham.

Menyikapi hal itu, menurut Kapitra merupakan pembuktian bahwa tidak cukup efektif melibatkan lembaga penegak hukum sebagai 'referensi' memilih para pembantu.

"Jadi bukan itu sebenarnya jadi barometer," tukasnya.

Pun halnya dengan kekuatan suara sipil. Kapitra mengingatkan agar Jokowi tidak terjebak dengan narasi kekuatan sipil. Baginya, presiden bekerja untuk rakyat, termasuk sipil namun tidak sebaliknya.

Ia menambahkan, jika suara-suara sipil kerap menjadi pertimbangan langkah Jokowi maka akan berdampak dengan lambatnya kinerja sebagai seorang Presiden.

Kapitra kembali mengingatkan seluruh masukan, usulan, kritik, dari masyarakat ada mekanisme konstitusinya. Sehingga, menurutnya, segala langkah itu harus ditempuh ketimbang membangun opini.

"Semua punya kepentingan, tapi kepentingan tertinggi kepentingan konstitusi, kalau berdasarkan opini presiden tidak bisa bekerja. Masukan publik ada mekanismenya, itu masuknya ke perwakilan rakyat, dia (Jokowi) menjalankan hak konstitusi," tandasnya.