Merdeka.com - Sejak Minggu (21/2), beberapa kota di Indonesia mulai uji coba penerapan kantong plastik berbayar. Program itu digagas buat menekan penggunaan tas plastik saat berbelanja di Indonesia.

Langkah itu sudah diterapkan di beberapa negara lain sejak lama. Bahkan di luar negeri, wadah buat membawa belanjaan sudah digantikan oleh kantong dari kertas.

Alasannya cukup beralasan. Jumlah sampah plastik semakin meningkat saban hari. Masalahnya, bahan itu sangat sulit diurai. Hingga seratus tahun pun terkadang masih tetap ada. Hal itu disadari sangat mengancam kelestarian lingkungan.

Di beberapa daerah, program itu sudah berjalan. Sementara di Surakarta justru ditolak. Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, beralasan hal itu tidak efektif menekan sampah kalau kantong plastik tetap dijual, walau dengan harga murah atau tinggi. Dia menyarankan supaya lebih baik gerai swalayan dan pasar tradisional menjual tas berbahan kain atau dari anyaman bambu, buat benar-benar menggantikan kantong plastik.

Meski begitu, program diet kantong plastik masih diperdebatkan. Pegiat dari Yayasan Peduli Lingkungan Hidup (Yapelh) Tangerang, aturan kantong plastik berbayar tidak akan berdampak terhadap pengurangan sampah plastik.

"Kami kira itu tak akan mempengaruhi persoalan sampah plastik, justru akan menimbulkan pengusaha di bidang tersebut untuk berbisnis, karena kini bukan menjadi tanggung jawab retail atau perusahaan lagi, tetapi langsung konsumen," kata Direktur Yapelh, Uyus Setia Bhakti, di Kota Tangerang, kemarin.

Menurut Uyus, pemerintah seharusnya mengkampanyekan perubahan gaya hidup atau pola pikir masyarakat, ketimbang harus menimbulkan adanya transaksi baru dan memicu sampah plastik.

"Tetapi seharusnya jangan menimbulkan harga di situ. Sekarang ubah pola pikir masyarakat lah, sampah itu bisa dimanfaatkan, jangan diperlakukan menjijikkan. Harus tahu sejak mau beli, ini plastik akan dibuang di mana, diapakan. Jadi menurut saya seharusnya bikin program kampanye ubah pola pikir masyarakat soal sampah," lanjut Uyus.

Sampah hasil sisa produksi manusia seperti sampah plastik memang berbahaya. Butuh 350 tahun buat mengurainya.

Apalagi di beberapa daerah, harga dipatok pemerintah dianggap terlalu murah. Meski ada tenggang waktu tiga bulan buat evaluasi, tetapi mestinya pemerintah tanggap dan tidak harus menunggu selama itu jika programnya dirasa tidak berdampak.