Merdeka.com - Sejumlah baliho dan spanduk yang digunakan sebagai alat peraga kampanye (APK) di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kini sudah banyak bermunculan. Wajah para caleg dan bendera partai yang lolos verifikasi pun nampak terpampang di sejumlah titik keramaian.

Padahal sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa masa kampanye dimulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024.

Kendati demikian, hal itu tidak dihiraukan oleh peserta Pemilu untuk Dapil Lumajang. Sejumlah banner dan baliho sudah berjejer di jalanan Kabupaten Lumajang yang merusak keindahan kota.

Ketua KPU Kabupaten Lumajang Yuyun Baharita mengatakan, banyaknya banner calon peserta Pemilu yang bertebaran sebelum masuk masa kampanye menjadi wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

"Kalau kita ini kan ada tahapannya, sekarang masih dalam tahapan pembentukan tim adhoc, belum masuk ke penyelenggaraan pemilunya, jadi kalau kita mau tindak belum bisa," kata Yuyun pada Sabtu (14/1).

Menurutnya, spanduk Caleg Pemilu yang saat ini terpampang bukan termasuk dalam kategori kampanye pemilu. Hal itu menjadi urusan perizinan Pemda karena memang belum masuk tahapan pemilu.

Senada, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Lumajang Akhmad Mujaddid mengatakan, pihaknya masih menunggu aturan kampanye dari KPU agar bisa melakukan penertiban baliho.

Bahkan, hanya untuk melakukan teguran kepada tim sukses masing-masing peserta pemilu yang sudah memasang banner, menurut Mujaddid, juga belum bisa dilakukan.

"Aturannya kan belum ada karena memang ini belum waktunya kampanye, jadi selama belum ada aturan kita belum bisa menertibkan, jangankan itu memberi teguran saja kita belum bisa, karena memang harus ada regulasinya dulu dari KPU," jelasnya.