Kajati Sultra Dilaporkan ke Jamwas Kejagung Soal Sprindik Penetapan Tersangka Korupsi
Merdeka.com - Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Sarjono Turin dilaporkan ke Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung (Jamwas Kejagung) terkait penetapan tersangka Direktur Utama PT Toshida Indonesia, La Ode Sinarwan Oda untuk yang kedua kalinya.
Kuasa Hukum La Ode, Zakir Rasidin menyampaikan, penetapan tersangka kliennya sebelumnya telah dibatalkan oleh Pengadilan Kendari Melalui Putusan Praperadilan Nomor: 6/Pid.Pra/2021/PN.Kdi Tertanggal 27 Juli 2021. Namun, usai hasil sidang tersebut penyidik Kejaksaan Tinggi malah kembali menetapkan La Ode sebagai tersangka.
"Anehnya, sprindik atau surat perintah penyidikan yang digunakan untuk menetapkan klien kami sebagai tersangka adalah sprindik yang lama, yaitu saat klien kami ditetapkan pertama kali sebagai tersangka," kata Zakir di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (27/9).
Zakir menyebut, penetapan La Ode sebagai tersangka diawali Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Oleh Kementerian Kehutanan Pada tanggal 9 Oktober 2009, seluas 5.265,70 hektare kepada PT Toshida Indonesia untuk kegiatan eksploitasi nikel di Tanggetada, Kolaka, Sulawei Tenggara, sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.708/Menhut-II/2009 yang berlaku sampai dengan tanggal 10 Oktober 2027.
Kemudian pada 2019, Kementrian KLHK meminta kepada PT Toshida Indonesia agar melunasi Tunggakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jika tidak, maka izinnya akan dicabut.
"Pada 15 Maret 2021 klien kami mendapatkan panggilan tentang permintaan keterangan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi pinjam pakai kawasan hutan. Atas panggilan tersebut, klien kami menghadiri panggilan dimaksud," jelas Zakir.
Selanjutnya, pada tanggal 17 Juni 2021, La Ode diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai tersangka perkara tersebut. Gugatan praperadilan atas penetapan tersangka itu pun diajukan ke Pengadilan Negeri Kendari.
"Yang mana putusan praperadilan dimaksud mengatakan bahwa penetapan tersangka dan penyidikan perkara terhadap klien kami dinyatakan tidak sah, dan memerintahkan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan," kata Zakir.
Putusan tersebut nyatanya disambut oleh Kejati Sulawesi Tenggara dengan menetapkan kembali La Ode sebagau tersangka. Namun tetap menggunakan sprindik yang sama persis dengan penetapan tersangka pertama kali, yakni Sprindik Nomor: Print-03/P/3/Fd.1/05/2021.
"Karena itulah kami menilai bahwa ada upaya kriminalisasi. Sebab jelas dan nyata dalam Putusan Praperadilan Pengadilan Kendari, memerintahkan kepada penyidik yang memeriksa perkara tersebut, agar menghentikan penyidikan perkara," ujar Zakir.
Atas dasar itu, Zakir melanjutkan, penetapan tersangka itu bertentangan dengan Pasal 2 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yakni Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara. Laporan atas perkara tersebut pun kini telah diterima Jamwas Kejagung dengan dibubuhi stempel resmi.
"Untuk kiranya segera memeriksa Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dan memeriksa para penyidik yang memeriksa perkara tersebut, tentang basis data dan fakta serta alat bukti apa yang digunakan, sampai harus menetapkan klien kami sebagai tersangka untuk yang kedua kalinya," Zakir menandaskan.
Reporter: Nanda Perdana PutraSumber: Liputan6.com
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dua Sekuriti Diduga Terlibat Pengeroyokan Pemuda hingga Tewas di Kafe Kemang Jaksel
AM sebelumnya dikabarkan tewas usai mengalami luka tusuk di tangan kanan dan pinggang kiri setelah dikeroyok lima orang di Kafe MB, Kemang, Mampang Prapatan.
Baca SelengkapnyaKondisi 12 Korban Tewas Kecelakaan Maut Tol Japek KM 58 Alami Luka Bakar 90-100%
"Kondisi luka bakar jenazah 90-100 persen, dalam kondisi hangus,” kata Kabid Dokkes Polda Jawa Barat Kombes Nariyan
Baca SelengkapnyaKomjak Soroti Permohonan JPU Pindahkan Penahanan Dito Mahendra ke Lapas Gunung Sindur
Penetapan penahanan terdakwa saat ini berada di bawah wewenang majelis hakim
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pascakericuhan, Polda Sulsel Jaga Ketat Rekapitulasi Tingkat Provinsi
Pihak yang terlibat kericuhan di Kantor KPU Sinjai juga sudah diamankan dan diperiksa.
Baca Selengkapnya1,6 Juta Saksi Disebar untuk Kawal Suara Ganjar-Mahfud dan Partai Pendukung di Hari Pencoblosan
Sebanyak 1,6 juta lebih saksi akan mengawal suara Ganjar-Mahfud dan partai pendukung pada hari pencoblosan Pemilu 2024, 14 Februari nanti.
Baca SelengkapnyaKPU Sulsel Temukan 93.653 Lembar Surat Suara Tak Layak saat Proses Sortir Lipat
Sebanyak 24.000.953 lembar suara atau 70,09 persen yang sudah didistribusi ke KPU kabupaten/kota di Sulsel.
Baca SelengkapnyaBacakan Eksepsi, Syahrul Yasin Limpo Tuding Firli Bahuri Maling Teriak Maling
Hal itu diungkapkan tim kuasa hukum SYL saat membacakan nota eksepsi di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (13/3).
Baca SelengkapnyaAnggota Polisi Umbar Senyum Dapat 'Istri Baru', Bukan Wanita Begini Wujudnya
Sekelompok anggota polisi tampak sangat bahagia dan mengumbar senyum lebar mereka saat membuka hadiah istri baru dari atasan untuk menunjang tugas di lapangan.
Baca SelengkapnyaDijadwalkan akan Gelar Pleno Rekapitulasi Suara, Kantor KPU Jayapura Malah Digeruduk Massa
Massa yang hadir menduga ada pelanggaran seperti pengurangan, penambahan, hingga pengalihan suara yang dilakukan PPS dan PPD kepada dari caleg lain.
Baca Selengkapnya