Merdeka.com - Anggota Komisi X DPR RI Kahar Muzakkir telah merampungkan pemeriksaan di KPK. Kahar diperiksa selama kurang lebih 9 jam. Saat keluar, politisi Golkar itu mengaku dirinya dicecar oleh penyidik terkait pembahasan anggaran Hambalang di Komisi X.

"Soal anggaran. Kan mulai tahun 2010 jadi panjang. Intinya kenapa anggaran dari single years jadi multi years. (MY). Terus bagaimana anggaran itu dari Rp 125 m jadi Rp 2,5 triliun. Ya sudah dijelaskan semuanya," ujarnya di lobi Gedung KPK, Senin (28/1) malam.

Kahar mengatakan pihaknya tidak tahu kalau anggaran Hambalang merupakan anggaran yang multiyears. Anggaran Hambalang bersifat multiyears sejak tahun 2010 dan telah di state oleh Ketua DPR yang saat itu dijabat oleh Taufik Kurniawan.

"Yang jelas kalau multi years sejak tahun 2010 di state sama dia, dibilang sama dia. Tapi kan DPR nggak tahu kalau anggaran itu multi years. Itu ada surat di pimpinan DPR, jadi DPR nggak tahu. Itu aja," jelasnya.

Kahar pun menolak dituding terdapat permainan di Komisi X terkait hal ini. Yang dia tahu, saat anggaran disetujui, pihaknya hanya mengetahui anggaran itu bersifat singleyears. Kahar pun bertanya balik kenapa tiba-tiba anggaran dari single years berubah ke multiyears.

"Mana kita tahu. Ada apa gerangan," ujarnya.

Tahun 2003, pengerjaan proyek Hambalang dimulai. Saat itu, proyek Hambalang dibawah Direktorat Jenderal Olahraga Depdikbud.

Pada Periode 2004-2009, proyek Hambalang dipindahkan ke Kemenpora dengan pengurusan sertifikat tanah Hambalang, studi geologi serta pembuatan masterplan.

Akhir Tahun 2009, Kemenpora mengusulkan kepada DPR terkait anggaran pembangunan proyek Hambalang. Usulan itu menjadi Rp 1,25 triliun, sedangkan pada 2010 kembali diminta tambahan menjadi Rp 1,175 triliun melalui surat kontrak tahun jamak (multiyears) dari Kemenkeu.

Dari kebutuhan anggaran Rp 1,175 triliun, hanya Rp 275 miliar yang mendapat pengesahan DPR. Angka itu berasal dari APBN 2010 Rp 125 miliar dan tambahan Rp 150 miliar melalui APBN-P 2010. Anehnya, anggaran bertambah jadi Rp 2,5 triliun.