Merdeka.com - RJS, Kepala Desa nonaktif Karangawen, Kecamatan Girisubo, Gunung Kidul, menyerahkan diri ke polisi. Dia sebelumnya sempat kabur ke Kalimantan setelah diduga melakukan tindak pidana korupsi senilai Rp5,2 miliar uang ganti rugi pengadaan tanah untuk Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).

Saat ini RJS telah ditahan Kepolisian Resor (Polres) Gunung Kidul, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dia masih menjalani pemeriksaan.

Kapolres Gunung Kidul AKBP Aditya Galayudha Ferdiansyah mengatakan, pihaknya terus mendalami pemanfaatan uang ganti rugi pengadaan tanah JJLS di Desa Karangawen yang disalahgunakan RJS.

"Kami masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan dokumen-dokumen berkaitan dengan pengadaan tanah untuk JJLS," kata Aditya di Gunung Kidul, Rabu (13/10).Sejauh ini baru RJS yang ditetapkan sebagai tersangka. "Berkaitan dengan aliran dana Rp5,2 miliar tersebut masih terus diselidiki oleh petugas. Sementara baru satu orang yang kami tetapkan tersangka yaitu Kades Karangawen nonaktif ini. Untuk lainnya masih kami selidiki," sebutnya seperti dilansir Antara.

Aditya mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan selama ini, tindak korupsi yang dilakukan sudah direncanakan RJS. Uang itu digunakan untuk membayar utangnya terhadap sejumlah pihak, termasuk untuk membangun rumahnya.

"Selama ini yang bersangkutan pergi ke Kalimantan, kemudian kembali ke sini dan menyerahkan diri ke Polres Gunung Kidul," katanya seperti dilansir Antara.

Kasat Reskrim Polres Gunung Kidul AKP Riyan Permana mengatakan, pihaknya masih menyelidiki aliran dana yang diduga masuk ke rekening pribadi, termasuk penyimpangan lainnya.

Dalam rilis ini, petugas kepolisian menghadirkan RJS. Dana ganti rugi JJLS untuk tanah milik Desa Karangawen sebesar Rp7,1 miliar diduga masuk ke rekening pribadi RJS. Kemudian dana tersebut hanya disetorkan ke rekening desa sebesar Rp1,8 miliar, sedangkan Rp5,2 miliar justru digunakan pribadi.

RJS mengaku menyetorkan dana itu ke desa terlebih dahulu. Sebagian besar lainnya ia gunakan untuk kepentingan pribadi, yakni untuk berfoya-foya, membayar utang ke sejumlah pihak, dan digunakan untuk membangun rumahnya.

"Ada yang saya gunakan untuk bangun limasan di rumah saya sendiri," kata dia pula.

RJS dikenakan Pasal 2 subsidair Pasal 3 subsidair Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.