Kabulkan praperadilan BG, saat hakim Sarpin membuat penafsiran hukum

Senin, 16 Februari 2015 11:48 Reporter : Mohammad Yudha Prasetya
Kabulkan praperadilan BG, saat hakim Sarpin membuat penafsiran hukum Sidang Praperadilan Budi Gunawan. ©2015 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Hakim tunggal praperadilan Sarpin Rizaldi memutuskan mengabulkan gugatan yang diajukan calon tunggal Kapolri Komjen Budi Gunawan yang dilakukan KPK. Sarpin melakukan tafsir hukum meski dalam pasal 77 KUHAP, penetapan tersangka tidak masuk dalam objek praperadilan.

"Penetapan tersangka merupakan obyek praperadilan," kata Sarpin saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/2).

Sebelumnya, dalam eksepsi yang diajukan termohon (KPK), tim kuasa hukum menyatakan, praperadilan tidak berwenang mengadili penetapan status tersangka yang ditetapkan aparat penegak hukum. Namun hakim Sarpin menyatakan, seluruh eksepsi yang diajukan termohon ditolak seluruhnya.

Sarpin pun menyatakan, seluruh proses penyidikan dan penetapan status tersangka terhadap Budi Gunawan yang dijerat dengan pasal suap dan gratifikasi dalam jabatannya sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Polri pada 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian tidak sah.

Dalam pertimbangannya, Sarpin memaparkan, proses penetapan tersangka adalah bagian dari penyidikan. Sedangkan, proses penyidikan, kata dia, adalah bagian dari yang boleh diperiksa pada praperadilan alias pro justisia.

Sarpin juga mengakui, di dalam Pasal 77 junto 82 ayat 1 junto 95 ayat 1 dan 2 KUHAP serta Pasal 1 angka 10 KUHAP, penetapan tersangka tidak disebutkan termasuk dalam objek praperadilan. Namun, menurutnya, hal itu tidak menjadi alasan bagi pengadilan untuk menolak pengajuan praperadilan.

Sarpin menggunakan Undang-undang Kehakiman yang isinya menyatakan hakim memiliki wewenang untuk mengadili sebuah perkara yang belum ada aturannya. Jika aturan hukum tidak ada dia harus menggalinya dengan ilmu pengetahuan hukum. Jika aturan hukum kurang jelas maka dia harus menafsirkannya dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. ""Tujuannya, untuk memberi tafsir yang dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Atas dasar itulah, Sarpin menyatakan, penetapan tersangka merupakan bagian dari sebuah proses penyelidikan dan penyidikan. Sebab, kata dia, penetapan tersangka mengandung unsur pemaksaan yang tertuang di dalam KUHAP.

Berdasarkan tafsirannya itu, hakim Sarpin Rizaldi akhirnya memutuskan penetapan tersangka terhadap Komjen Budi Gunawan tidak sah. [bal]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini