Merdeka.com - Pemberlakuan Undang-Undang nomor 6/2014 tentang Desa terancam terhambat. Pasalnya jumlah fasilitator yang akan menjadi aktor kunci keberhasilan penerapan undang-undang itu masih sangat minim. Padahal UU yang diharapkan membawa kemajuan mendasar bagi masyarakat pedesaan tinggal menghitung bulan.

"Jumlah fasilitator desa yang ada saat ini jauh dari ideal. Yakni hanya 21 ribu orang. Padahal jumlah desa di Indonesia mencapai 73.000," ujar Deputi VII Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Wahnarno Hadi di Solo, Jumat (21/11).

Wahnarno mengasumsikan dalam 1 desa idealnya ada 1 pendamping. Menurut dia keberadaan fasilitator sangatlah penting. Karena merupakan ujung tombak untuk menyukseskan implementasi Undang-Undang Desa. Apalagi dana yang akan dikucurkan ke setiap desa sangat besar, mencapai Rp 1,4 miliar per desa.

"Fasilitator juga harus yang berkualitas dan dibuktikan melalui sebuah uji kompetensi melalui perguruan tinggi," katanya.

Dia berharap fasilitator itu kelak dapat melahirkan fasilitator lain yang berasal dari desa itu sendiri. Sebab, tujuan akhirnya adalah kemandirian sebuah desa.

Di Solo, lanjut dia, Universitas Sebelas Maret (UNS) sebagai salah satu perguruan tinggi yang dipercaya untuk melakukan uji kompetensi terhadap fasilitator desa itu sudah menyatakan kesiapannya.

"Setiap tahun nanti akan menyelenggarakan uji kompetensi untuk para penyuluh," pungkas Rektor UNS, Ravik Karsidi.