Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menerima dokumen kajian 7 tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dari para mahasiswa yang menggelar aksi di Bundaran Patung Kuda, jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat, kamis (21/10). Terkait hal tersebut Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menjelaskan tuntutan tersebut sedang diolah dan ditelaah oleh pihak KSP.

"Saya dengar sedang diolah jawaban tuntutan mahasiswa. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena mahasiswa mengingatkan ada sejumlah kebijakan yang harus diperbaiki kemudian ada kebijakan yang harus dilanjutkan," kata Fadjroel di lingkungan Istana Kepresidenan, Jumat(22/10).

Sebelumnya diketahui Moeldoko menemui para mahasiswa yang menggelar aksi. Dia menjelaskan kajian tersebut akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo(Jokowi) untuk dievaluasi.

"Kajian kawan-kawan mahasiswa akan kami sampaikan kepada bapak Presiden sebagai evaluasi dan monitoring kebijakan pemerintah kedepan," ujar Moeldoko di hadapan ratusan mahasiswa.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM SI berusaha menuju istana negara guna menyampaikan aspirasinya bertepatan dengan tujuh tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Namun aksi itu dihalau pihak kepolisian hingga massa tertahan di Bundaran Patung Kuda.

Moeldoko menegaskan, pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin tidak anti kritik, dan selalu terbuka untuk dialog. Dia pun mempersilahkan para mahasiswa untuk hadir ke KSP.

"Pintu Kantor saya selalu terbuka untuk kita berdialog," kata Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu juga mangapresiasi aksi mahasiswa yang berjalan tertib. Dia juga mengajak peserta unjuk rasa untuk mematuhi protokol kesehatan.

"Kasus COVID-19 saat ini sudah melandai. Tetap patuhi prokes, jangan sampai kita mengalami kondisi darurat lagi. Semua akan susah," pinta Moeldoko pada pendemo.

Setidaknya ada 12 poin yang menjadi tuntutan mahasiswa dalam aksinya kali ini. Diantaranya, menuntut dan mendesak pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang untuk membatalkan UU tentang Cipta Kerja, memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih relatif rendah, dan mengembangkan SDA dan SDM yang ada di dalam negeri, tanpa menjadikan utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembangunan negara.

Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah memberikan afirmasi PPPK guru berusia diatas 35 tahun dan masa mengabdi lebih dari 10 tahun untuk diprioritaskan kelulusannya, serta mengangkat langsung guru honorer yang berusia diatas 50 tahun.