Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah meminta jajarannya menangkap pelaku yang diduga membuat desa fiktif agar mendapat dana desa dari pemerintah. Menindaklanjuti perintah tersebut, tim juru bicara kepresidenan melakukan pengumpulan data.

Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman mengatakan, tim sedang menelusuri kebenaran informasi bahwa dari 70.400 desa yang mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah, ada di antaranya desa fiktif.

"Kami sedang kumpulkan. Nanti data itu akan kami berikan pada Pak Mensesneg (Pratikno) untuk diberikan pada informasi atau pendapat langsung dari beliau," jelasnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (7/11).

Usai menghadiri Peresmian Pembukaan Konstruksi Indonesia 2019, Jokowi meminta jajarannya untuk mengusut pihak-pihak yang diduga membuat desa fiktif agar mendapat dana desa dari pemerintah.

"Tapi tetap kita kejar agar yang namanya desa-desa tadi diperkirakan, diduga itu fiktif ketemu, ketangkep ya," tegas Jokowi di Jiexpo Kemayoran Jakarta Pusat, Rabu (6/11).

Jokowi mengatakan bahwa Indonesia adalah negara besar yang memiliki 514 kabupaten/kota dan 74.800 desa. Dia mengakui tak mudah untuk mengelola puluhan ribu dana desa tidaklah mudah.

"Tetapi kalau informasi benar ada desa siluman itu mungkin hanya desanya hanya pakai plang saja tapi desanya enggak (ada). Bisa saja terjadi, karena sekali lagi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote adalah sebuah pengelolaan yang tidak mudah," jelas dia.

Menkeu Tindaklanjuti Temuan Desa Fiktif

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan menindaklanjuti temuan desa fiktif yang belakangan telah menerima anggaran dana desa dari pemerintah. Dia pun mengaku baru mendengar adanya desa-desa tak berpenghuni tersebut setelah pembentukan Kabinet Indonesia Maju.

"Kami mendengarnya sesudah pembentukan kabinet dan nanti akan kami investigasi," kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/11).

Sebagai tindak lanjut, pihaknya bersama dengan Kementerian Dalam Negeri akan menyambangi temuan desa-desa tersebut. Sebab, kehadiran desa fiktif itu membuat dana transfer ke daerah yang dilakukan pemerintah pusat selama ini menjadi tidak tepat sasaran.

"Jadi kita akan lihat karena berdasarkan mekanisme seperti yang dikatakan tadi, sebetulnya ada mekanisme untuk pembentukan desa dan identifikasi siapa, pengurusnya dan lain lain," kata dia.

"Pokoknya kita akan lihat seluruh prosedurnya supaya jangan sampe ada statement seperti itu yang kemudian menimbulkan persoalan jumlah desanya berapa, lokasinya di mana dan bagaimana transfernya," sambung Sri Mulyani.