Merdeka.com - Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus mendatangi Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Ia bermaksud meminta penundaan pemeriksaan kepada penyidik terkait pelaporan puluhan Hakim MA (Mahkamah Agung) terhadap Farid Wajdi, Jubir KY. Pria disapa Jaja akan dimintai keterangan sebagai saksi.

"Saya mau ke Jember ya. Saya sebagai Ketua KY dan sebagai warga negara mentaati apa yang dmintakan penyidik untuk menghadapi yang sekarang. Tapi karena ada agenda di luar kota sehingga saya tidak mmberikan keterangan apapun," ujarnya di Polda Metro Jaya, Rabu (5/12).

"Nanti akan diperiksa ulang apakah di sini atau di Komisi Yudisial," sambungnya.

Dalam kesempatan ini, ia mengaku belum dapat memberikan informasi apapun kepada awak media. Namun, ia mengkonsumsi kalau pihaknya tengah menyelidiki laporan ini.

"Saya belum bisa berkomentar, karena itu bagian dari pada proses penyidikan. Ya secara kelembagaan, lembaga tetap berjalan proses. Kalau ada laporan yang berkaitan dengan itu hasil investigasi yang berkaitan dengan itu tetap jalan secara kelembagaan," bebernya.

Jaja menegaskan, pelaporan tersebut tidak berpengaruh terhadap hubungan antara KY dan MA yang sudah terjalin baik.

"Hubungan KY dan MA juga biasa saja. Kemarin saya ketemu dengan ketua MA santai aja," katanya.

Masuk Sengketa Pers

Ia menilai pelaporan yang dituduhkan terhadap Jubir KY merupakan sengketa pers.

"Sikap KY tentunya melakukan suatu langkah pandangan ke Dewan Pers, makanya itu sengketa Pers. Itu yang menjadi pegangan kita," kata Jaja.

Dengan pandangan ini, Jaja akan mengirim surat ke Dewan. "Kita akan sesuai surat dari Dewan Pers bahwa itu adalah sengketa Dewan Pers," tegasnya.

"Ya setelah saya datang, kemudian tim dateng, dan bantuan dari lembaga juru bicara perlu dberikan pendampingan hukum," pungkasnya.

Sebelumnya, Koalisi Advokat Selamatkan Komisi Yudisial yang diwakili Mahmud Irsad Lubis untuk menjadi kuasa hukum Juru Bicara Komisi Yudisial Farid Wajdi memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pemanggilan itu terkait kasus yang menimpa kliennya itu yang dilaporkan oleh Syamsul Maarif dan Cicut Sutiarso soal pemberitaan yang dimuat oleh Harian Kompas pada 12 September 2018.

Dia pun menjelaskan, kapasitas kliennya itu saat melakukan wawancara dengan Harian Kompas yang kemudian dijadikan judul 'Hakim di daerah keluhkan iuran' merupakan juru bicara Komisi Yudisial dalam rangka menjalankan tugas UU 22/2004 jo UU 18/2011.

"Bahwa pernyataan tersebut tidak mengandung kebencian maupun permusuhan apalagi memiliki tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE," kata Irsad dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (21/11).

Irsad menjelaskan, kliennya saat melakukan wawancara dengan Harian Kompas sebagai narasumber atau juru bicara Komisi Yudisial. Menurutnya, Harian Kompas yang memuat pemberitaan tersebut layak mendapatkan perlindungan.

"Harian Kompas adalah pihak media yang melakukan wawancara dan memuat pernyataan dari narasumber sehingga dalam hal ini Harian Kompas layak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers," jelasnya.