Merdeka.com - Keinginan banyak orang menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dimanfaatkan Rintar Uli Simatupang (38). Dia nekat menjual nama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara demi meyakinkan orang yang mencari cara cepat untuk menjadi abdi negara, sehingga berhasil memungut dana hingga miliaran rupiah.

Rintar kembali disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (8/1). Saat ditanyai hakim, dia mengaku sering melakukan pengurusan CPNS dan kerap berhasil.

Mendengar penuturan Rintar, Ketua Majelis Hakim Agus Setiawan menegurnya. "Kamu ini jual-jual nama Menpan lho. Ini tidak main-main. Sudah berapa banyak korban yang kamu bohongi?" tanyanya.

Mendengar ucapan hakim, terdakwa menyatakan, selama ini pengurusan yang dilakukannya bermasalah setelah rekannya yang bernama Pansius Panjaitan melarikan uang 'setoran' para korban senilai Rp 8 miliar.

"Tahun 2007, 2008 dan 2009 berhasil yang mulia. Ini saya kurang tahu apa penyebabnya, setelah uang Rp 8 miliar itu saya setorkan kepada Pansius, dia melarikan diri," ujar terdakwa.

Saat ditanyai di mana Pansius saat ini, terdakwa pun mengatakan rekannya itu telah meninggal dunia.

Rintar juga menyatakan akan mengganti semua kerugian korbannya. "Saya punya itikad baik yang mulia. Akan saya ganti semua kerugian korban," ucapnya.

Ucapan terdakwa membuat keluarga korban penipuan langsung emosional. "Pak Hakim, kalau mau digantinya kenapa tidak dari dulu. Dia selalu janji-janji saja," teriak seorang wanita dari bangku pengunjung.

Tak mau terjadi kericuhan, majelis hakim kemudian menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda pembacaan tuntutan.

Seusai sidang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Maswarni mengatakan Rintar sebelumnya pernah dihukum dalam perkara serupa. "Jadi dia (Rintar) ini sedang dihukum. Bebas tampung," katanya.

Dia memaparkan, penipuan dalam perkara ini terjadi pada pertengahan November 2010. Kala itu, korban Chrisyani Dame M Siregar diiming-imingi akan dimasukkan sebagai CPNS di Pemkab Batubara. Namun, dia harus menyetorkan sejumlah dana. Setelah uang disetorkan bertahap hingga mencapai Rp 380 juta, korban tak juga diterima jadi CPNS.

Merasa ditipu, korban kemudian melaporkan kasusnya ke polisi. Dalam kasus ini terdakwa dijerat melanggar Pasal 372 dan Pasal 378 KUHPidana. Ancamannya minimal 4 tahun penjara.