JPU siapkan 4 saksi sidang Dahlan, satu orang absen

Jumat, 13 Januari 2017 11:16 Reporter : Masfiatur Rochma
JPU siapkan 4 saksi sidang Dahlan, satu orang absen Sidang perdana Dahlan Iskan. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyiapkan empat saksi dalam sidang pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) berupa aset bangunan, dengan terdakwa mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Sidang yang mengagendakan mendengarkan keterangan saksi ini digelar hari ini, Jumat (13/1).

Empat saksi yang diajukan jaksa adalah Ujo Sardjono, Sri Indrawati, Muhammad Ridwan, dan Sam Santoso. Namun, dari empat saksi itu, hanya tiga yang hadir. Satu saksi tidak bisa dihadirkan meski sudah berulangkali dipanggil oleh tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya.

"Saksi Ujo Sardjono, saksi Sri Indrawati, saksi Muhammad Ridwan dimohon untuk di depan duduk di kursi saksi," ujar Trimo, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya, Jumat (13/1).

"Saksi Sam Santoso dimohon untuk di depan duduk di kursi saksi. Saya panggil lagi saksi Sam Santoso, saya ulangi saksi Sam Santoso. Maaf pak hakim, saksi ini tidak hadir," tambah Trimo.

Saksi Sam Santoso sangat penting untuk dihadirkan. Sebab, saat dilakukan pelepasan aset di Kediri dan Tulungagung, dia menjabat sebagai Direktur Sempulur Adi Mandiri yang ikut lelang pelepasan aset PT Panca Wira Usaha milik BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Untuk diketahui, pelepasan aset di Kediri dan Tulungagung dilakukan pada 2003. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur baru mendalami kasus ini 2015. Penyidik menetapkan Wisnu Wardhana sebagai tersangka pada 6 Oktober 2015.

Setelah itu penyidik menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka 27 Oktober. Sebagai Direktur utama PT PWU saat itu, Dahlan Iskan diduga mengetahui dan ikut menyetujui pelepasan aset.

Dahlan Iskan didakwa jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melakukan pelanggaran pidana korupsi pada penjualan aset PT PWU, BUMD Pemprov Jatim. Penjualan dilakukan pada tahun 2003 semasa Dahlan jadi Dirut PT PWU. Oleh jaksa, Dahlan didakwa melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [noe]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini