Jokowi: Vaksinasi Tak Hanya Urusan Kesehatan, Tapi Juga Menyangkut Ekonomi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Sebab, vaksin bukan hanya dapat menyelesaikan masalah kesehatan namun juga dapat memulihkan kembali perekonomian yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.

"Beberapa hal yang ingin saya tekankan agar menjadi perhatian kita semuanya, betapa pentingnya vaksin, vaksinasi. Tidak hanya berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia, tetapi tidak hanya urusan kesehatan, tapi menyangkut ekonomi," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas, Selasa (26/10).

Untuk itu, Jokowi meminta agar pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi benar-benar memperhatikan aspek keamanan. Dia mengingatkan bahwa vaksin yang disuntikkan ke masyarakat harus lolos uji klinis.

"Keamanan artinya kalau disuntik betul2 melalui sebuah tahapan-tahapan, uji klinis yang benar. Karena kalau tidak, ada satu saja yang masalah, nanti bisa menjadikan ketikdakpercayaan masyarakat akan upaya vaksinasi ini," ujar dia.

Menurut dia, saat ini semua negara sedang berlomba-lomba mendapatkan vaksin corona, termasuk Indonesia. Pemerintah sendiri sejauh ini sudah menyiapkan beberapa jenis vaksin antara lain, Sinovac, Sinopharm, CanSino, Genexine, dan AstraZeneca.

"Yang dilakukan pemerintah adalah langkah gerak cepat. Memang kita ingin langkah gerak cepat, tetapi penuh perencanaan dan persiapan yang matang," ucapnya.

"Mengapa perlu kecepatan? Karena memang semua negara tengah berlomba-lomba untuk memperoleh vaksin secepat-cepatnya. Kita tahu, ini semuanya kejar-kejaran, semua kejar-kejaran vaksin agar warga mereka bisa pulih, ekonominya bangkit," sambung Jokowi.

Adapun kandidat vaksin tersebut masih menjalankan uji klinis tahap III, sebelum diproduksi secara besar-besaran. Pemerintah awalnya berencana mulai menyuntikkan vaksin pada November 2020. Namun, kemungkinan rencana tersebut gagal.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kemungkinan vaksin ini tidak bisa masuk ke Indonesia. Hal ini disebabkan belum mendapatkan izin penggunaan darurat yang dikeluarkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Reporter: Lizsa EgehamSumber: Liputan6.com