Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan menteri kabinet kerja di Istana Kepresidenan Bogor untuk melakukan rapat terbatas (ratas) membahas pendidikan vokasi. Saat memberikan arahan pengantar, dia mengatakan perlu ada revisi undang-undang pendidikan.

"Berkaitan UU Pendidikan yang menurut saya perlu ada revisi agar universitas, akademi, politeknik luar bisa mendirikan Perguruan Tinggi di Indonesia," katanya, Kamis (16/11).

Jokowi mengingatkan, perubahan global terjadi begitu cepat dan terus menerus. Karena itu, pendidikan di Indonesia harus mengalami perubahan dan tidak monoton. Apalagi, di tahun 2030, Indonesia membutuhkan tambahan 58 juta tenaga kerja dengan keterampilan baik.

"Sehingga saya berharap pendidikan kita yang sudah mungkin lebih dari 30 tahun tidak ada perubahan-perubahan sangat mendasar ini bisa kita rubah. Sehingga pembangunan sumber daya manusia betul-betul mengikuti perubahan di dunia," ucapnya.

Perubahan ini akan difokuskan pada pendidikan vokasi, vocational training, dan politeknik. Menurut Jokowi, sangat perlu dimunculkan jurusan-jurusan baru di universitas maupun politeknik.

"Kenapa enggak berani salah satu Universitas misalnya dirikan Fakultas digital ekonomi jurusannya tokoh online misalnya. Jurusan manajemen ritel, logistik manajemen," sebutnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini kemudian mengkritisi jurusan di Universitas yang sangat monoton. Selama 30 tahun belakangan, katanya, jurusan-jurusan di fakultas ekonomi tidak membawa terobosan baru.

"Misalnya akutansi, ekonomi perusahaan, ekonomi pembangunan, sudah. Enggak pernah berubah dari itu. Akutansi, ekonomi manajemen, ekonomi pembangunan, sudah," ujarnya.

Tidak hanya itu, Jokowi juga menginginkan ada universitas luar negeri yang berdiri di Indonesia.

"Biar kita memiliki pembanding baik dari sisi manajemen, kurikulum, dan lain-lain. Tanpa itu kita enggak akan punya pembanding yang baik. Apakah kita ini sudah bener atau belum bener," sambungnya.

Dalam ratas ini, Jokowi juga menghadirkan CEO Gojek Indonesia Nadiem Makarim dan CEO Ruangguru Adamas Belva Syah Devara. Tujuannya, kedua CEO ini memberikan gambaran soal apa saja yang dibutuhkan dalam menghadapi perubahan global di masa mendatang.

"Saya pernah berdiskusi lama dengan berdua ini mengenai bahasa-bahasa coding, menganai bahasa berkaitan dengan data, bahasa-bahasa berkaitan apa pun ke depan," ucapnya.

Sejumlah menteri kabinet kerja yang hadir dalam ratas ini di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Polhukam Wiranto, Menkominfo Rudiantara, dan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi.