Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan peraturan presiden nomer 8/2021 tentang kebijakan umum pertahanan negara tahun 2020-2024. Aturan tersebut dibuat untuk pengelolaan sistem pertahanan negara.

"Kebijakan umum pertahanan negara tahun 2020-2024 menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara," bunyi pasal 1 dikutip merdeka.com, Rabu (20/1).

Selanjutnya dalam pasal 2 dijelaskan kebijakan tersebut meningkatkan kemampuan pertahanan negara melalui implementasi sistem pertahanan negara pada kekuatan darat, laut dan udara dengan merealisasi pembangunan komponen cadangan dan komponen pendukung. Lalu pembangunan postur TNI yang mempunyai kemampuan daya tangkal strategis dan mobilitas tinggi untuk diproyeksikan di dalam dan luar wilayah yurisdiksi dalam rangka penegakan kedaulatan dan melindungi kepentingan nasional.

"Revitalisasi industri pertahanan sebagai produsen alat pelatan pertahanan dan keamanan," dalam pasal 2.

Kebijakan tersebut akan menjadi pedoman bagi menteri pertahanan dalam menetapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan pertahanan negara. Serta pimpinan lembaga, kepala daerah dalam menetapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan pertahanan negara.

"Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan mengenai penyelenggaraan pertahanan negara," pada pasal 4.

Selanjutnya, pada saat peraturan tersebut mulai berlaku, perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan presiden nomer 97 tahun 2015 tentang kebijakan umum pertahanan negara tahun 2015-2019 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan presiden.

Pada pasal 6 dijelaskan pada saat perpres tersebut berlaku, maka peraturan presiden nomer 97 tahun 2015 tentang kebijakan umum pertahanan negara 2015-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

"Peraturan presiden ini mulai berlaku pada 6 Januari 2021," dalam pasal 7.