Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Panitia Pencalonan Indonesia Sebagai Tuan Rumah Olimpiade Tahun 2032.

Keppres yang diteken Jokowi pada 13 April 2021 tersebut adalah bentuk tindak lanjut pencalonan resmi Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade Tahun 2032, perlu dilaksanakan rangkaian kegiatan sejak tahap persiapan sampai dengan tahap pemilihan dan untuk pelaksanaan rangkaian tersebut, perlu dibentuk panitia pencalonan.

"Membentuk Panitia Pencalonan Indonesia sebagai Tuan Rumah Olimpiade Tahun 2032, Indonesia Bid Committee Olympic Games 2032 yang selanjutnya disebut Panitia INABCOG," bunyi pasal 1 dikutip merdeka.com, Rabu (21/4).

Dalam peraturan tersebut dijelaskan panitia INABCOG berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Presiden dan berkedudukan di ibu kota negara RI. Lalu adapun tugas dari panitia tersebut tertera pasal 3, yaitu melakukan persiapan pencalonan (bidding); menyusun peta jalan strategi dan/atau rencana induk persiapan pencalonan; serta melakukan promosi, kampanye publik (public campaign), dan sosialisasi pencalonan Indonesia sebagai Tuan Rumah Olimpiade Tahun 2032.

"Peta jalan strategi dan/atau rencana induk sebagaimana dimaksud disusun berdasarkan prinsip-prinsip efisien dan efektif serta ditetapkan paling lambat satu bulan setelah Keputusan Presiden ini ditetapkan," bunyi Pasal 3 ayat (2).

Kemudian pada pasal 5 dijelaskan, Panitia INABCOG terdiri atas pengarah, penanggungjawab, dan pelaksana. Pengarah diketuai oleh Wakil Presiden RI yang dibantu oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) sebagai wakil ketua serta sejumlah anggota, termasuk Sekretaris Kabinet.

"Pengarah bertugas memberikan arahan, saran, dan pertimbangan kepada penanggungjawab dan pelaksana dalam rangka pemenangan pencalonan Indonesia sebagai Tuan Rumah Olimpiade Tahun 2032," pada pasal 5 ayat 3.

Selanjutnya pada pasal 6 dijelaskan penanggungjawab Panitia INABCOG adalah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), yang memiliki tugas mengoordinasikan perencanaan hingga mengevaluasi pelaksanaan pencalonan. Sementara, pelaksana yang diketuai oleh Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) bertugas melakukan koordinasi persiapan pencalonan; menyusun, menetapkan, dan melaksanakan peta jalan strategi dan/atau rencana induk persiapan pencalonan; serta menyusun dan menetapkan proposal pencalonan.

Ketua pelaksana dibantu oleh sekretaris dan anggota. Anggota tersebut terdiri dari sejumlah beberapa kementerian/lembaga (K/L). Pada pasal 8 dijelaskan dalam keanggotaan pelaksana memberikan dukungan teknis dan administrasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing melalui perencanaan, penganggaran, dan pengawasan berdasarkan rencana induk persiapan pencalonan Indonesia sebagai Tuan Rumah Olimpiade Tahun 2032. Lebih lanjut pada pasal 10 ayat 1 dijelaskan untuk mendukung proses persiapan pencalonan Indonesia sebagai Tuan Rumah Olimpiade Tahun 2032, Ketua Pelaksana dapat membentuk Tim Kerja Pemenangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, tim kerja ini dapat bekerja sama dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, swasta, dan pihak lain yang terkait. Selanjutnya tim kerja menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksana tugas kepada Ketua Pelaksana paling lambat 31 Desember 2024.

"Masa kerja Panitia INABCOG terhitung sejak tanggal Keputusan Presiden ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024," pada Pasal 14.

Pada pasal 16 dijelaskan pendanaan yang diperlukan bagi panitia INABCOG dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Bagian Anggaran Kemenpora Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Lalu pendanaan dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat tersebut merupakan penerimaan negara.

"Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negira Tahun Anggaran 2021 dilakukan melalui optimalisasi anggaran," pada pasal 16 ayat 2.