Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah (PP) terkait akomodasi untuk para disabilitas dalam proses peradilan. Dalam pasal tersebut menjelaskan lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak.

"Lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud yaitu Kepolisian, Kejaksaan, MA, MK," isi dalam pasal 2 ayat 2 PP nomer 39 tahun 2020 seperti dikutip merdeka.com, Kamis (30/7).

Selain penegak hukum dalam peraturan tersebut juga menjelaskan lembaga lain yang terkait proses peradilan juga diwajibkan untuk menyediakan akomodasi yang layak. Proses pemberian fasilitas tersebut juga berdasarkan ragam penyandang disabilitas mulai dari fisik, intelektual, mental, hingga sensorik.

"Penegak hukum mengajukan permintaan penilaian personal kepada dokter, tenaga kesehatan, atau psikiater," bunyi pasal 3.

Peraturan yang diteken Jokowi pada 20 Juni menjelaskan, akomodasi yang layak terdiri dari perlakuan non-diskriminatif, pemenuhan rasa aman dan nyaman, komunikasi yang efektif. Kemudian penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh, penyediaan pendamping disabilitas atau penerjemah.

"Untuk memenuhi rasa aman dan nyaman penyandang disabilitas jadi korban dan alami trauma dapat meminta untuk tidak dipertemukan dengan pelaku selama proses peradilan," tertera pada pasal 8.

Selanjutnya dalam proses peradilan, penyidik, penuntut umum, hakim dan petugas pemasyarakat wajib menyampaikan hak penyandang disabilitas. Sementara itu, organisasi advokat juga harus memberikan akomodasi yang layak.Mulai dari pendamping pernerjemah atau petugas lain yang terkait.

"Lembaga penegak hukum juga harus menyediakan dokter, psikiater, pekerja sosial mengenai kondisi psikososial," dikutip dari pasal 15.

Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim memastikan Penyandang Disabilitas atau keluarganya menyetujui. Kemudian mereka juga dapat menunda proses peradilan jika penyandang disabilitas tidak didampingi.

"Lembaga penegak hukum dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, lembaga, atau Organisasi penyandang disabilitas untuk menghadirkan Pendamping Disabilitas," bunyi pasal 17.