Jokowi Teken Perpres, Kini Ada Jabatan Wakil Menteri PPN

Senin, 13 September 2021 14:11 Reporter : Intan Umbari Prihatin
Jokowi Teken Perpres, Kini Ada Jabatan Wakil Menteri PPN Presiden Jokowi. ©2021 Merdeka.com/Biro Pers Sekretariat Presiden

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo(Jokowi) menambah jabatan wakil menteri dalam jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN). Hal tersebut tertuang pada Peraturan Presiden(Perpres) nomor 80/2021 tentang Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional yang diteken Jokowi pada 31 Agustus 2021.

"(1) Dalam memimpin Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden. (2) Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (3)Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri," dalam pasal 2 tersebut dikutip merdeka.com, Senin(13/9).

Sementara itu dalam pasal tersebut juga dijelaskan wakil menteri mempunyai tugas membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian.

Selanjutnya dalam pasal 4 dijelaskan bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Tidak hanya Perpres tersebut, Jokowi juga meneken Peraturan Presiden Nomor 81/2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam perpres tersebut Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menambah jabatan wakil kepala dalam struktur Bappenas.

"Dalam memimpin BAPPENAS, Kepala dapat dibantu oleh Wakil Kepala. (2) Wakil Kepala dijabat oleh Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. (3) Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (4) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPENAS. (5) Rincian tugas Wakil Kepala ditetapkan oleh Kepala," dalam pasal 7.

Dijelaskan dalam aturan tersebut Bappenas melaksanakan tugas pemerintah dibidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kemudian dalam pasal 3 dijelaskan fungsi Bappenas pertama yaitu melakukan koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, kerangka ekonomi makro, kerangka, kebijakan pengembangan wilayah, kerja sarna internasional, dan kerangka rencana proyek infrastruktur prioritas nasional.

Berikuti susunan organisasi Bappenas pada pasal 4:

a. Kepala;

b. Wakil Kepala;

c. Sekretariat Utama;

d. Deputi Bidang Ekonomi;

e. Deputi Bidang Pengembangan Regional;

f. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;

g. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;

h. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan;

i. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat,

dan Kebudayaan;

j. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan

Keamanan;

k. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;

l. Deputi Bidang Pemantarlan, Evaluasi, dan

Pengendalian Pembangunan; dan

m. Inspektorat Utama. [rnd]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini