Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Instruksi Presiden (Inpres) terkait percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Dalam Inpres tersebut Jokowi menginstruksikan seluruh jajaran menterinya, TNI, Polri, Jaksa Agung, BIN, Pemda Papua dan Papua Barat agar melakukan terobosan dan bersinergi untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan wilayah tersebut.

Kemudian untuk melakukan terobosan tersebut, Jokowi memerintahkan agar jajarannya melakukan langkah-langkah strategi. Yaitu melakukan pendekatan tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, dan partisipatif yang didukung oleh sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) dan kebijakan yang berbasis data dan informasi.

"Pendekatan pembangunan Papua dari perspektif sosial budaya, wilayah adat, dan zona ekologis dalam rangka pembangunan berkelanjutan, dan fokus pada Orang Asli Papua (OAP)," tertulis dalam Inpres tersebut dikutip merdeka.com, Kamis (8/10).

Jokowi juga meminta agar melaksanakan program pembangunan distrik dan kampung di wilayah terpencil, tertinggal, pedalaman, pulau-pulau kecil, perbatasan negara hingga pegunungan yang sulit dijangkau.

"Penerapan pendekatan dialog dengan semua komponen masyarakat, organisasi kemasyarakat dan lembaga penyelenggara pemerintah daerah. Pendampingan dan peningkatan terhadap aparatur pemerintah daerah dan pelibatan peran serta masyarakat," dalam rincian strategi untuk mendukung percepatan pembangunan wilayah Papua.

Kemudian Jokowi juga meminta agar para jajaran menterinya menetapkan desain baru dan rencana aksi untuk percepatan Papua dan Papua Barat yaitu dengan memfokuskan lima kerangka baru untuk Papua (The New Framework for Papua). Lima kerangka tersebut yaitu percepatan pembangunan SDM, transformasi dan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pelayanan publik, peningkatan dan pelestarian kualitas lingkungan hidup, hingga reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik.

Ma'ruf Amin Jadi Ketua Dewan Pengarah

Tidak hanya itu, Jokowi juga membuat tim koordinasi terpadu percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Hal tersebut tertuang pada Keputusan Presiden (Keppres) nomor 20/2020.

"Tim Koordinasi terpadu percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat terdiri dari Dewan Pengarah dan Tim Pelaksana," dalam pasal 3 Keppres tersebut.

Selanjutnya Dewan Pengarah diketuai oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sementara itu, Jokowi menunjuk Menteri Bappenas sebagai ketua harian di dewan pengawas. Kemudian anggota terdiri dari Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko PMK, Menteri Keuangan, Mendagri, dan Kepala Staf Kepresidenan.

"Dewan Pengarah mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang maju, sejahtera, damai, dan bermartabat," dalam pasal 4.

Sedangkan tim pelaksanaan Jokowi menunjuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian tim pelaksana memiliki tugas menyelenggarakan kebijakan percepatan pembangunan untuk mewujudkan Papua dan Papua Barat maju, sejahtera, damai dan bermartabat.

"Penyiapan dan perumusan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat," dalam pasal 8.