Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pentingnya implementasi lima butir konsensus ASEAN untuk menyelesaikan masalah Myanmar. Dia menegaskan, pendekatan ASEAN terhadap Myanmar harus didasarkan pada prinsip yang telah disepakati bersama.

Utamanya yaitu lima poin konsensus. Hal itu disampaikan Jokowi saat berbincang via telepon dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja, Hun Sen, yang juga memegang keketuaan ASEAN 2022.

"Pelaksanaan 5-Point Consensus seharusnya tidak digunakan untuk mendukung 5-Point Roadmap-nya Tatmadaw. Jangan sampai dikaitkan karena dapat dinilai sebagai bentuk dukungan ASEAN ke Militer Myanmar," kata Jokowi dikutip dalam keterangan pers, Sabtu (22/1).

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyayangkan sikap militer Myanmar yang tidak menunjukkan komitmen untuk melaksanakan lima butir konsensus pada kesempatan kunjungan PM Hun Sen ke Myanmar. Bahkan, dua hari setelah kunjungan PM Hun Sen, Aung San Suu Kyi diberikan tambahan hukuman empat tahun.

"Dan juga kekerasan masih terus berlanjut di Myanmar. Hal tersebut merupakan gestur yang tidak baik dan justru tidak menghormati upaya PM Hun Sen untuk mendorong penyelesaian isu Myanmar," ungkapnya.

Jokowi juga menegaskan bahwa otoritas militer Myanmar harus memberikan akses terhadap utusan khusus Ketua ASEAN, sehingga dapat melakukan komunikasi segera dengan semua pihak di Myanmar. Komunikasi tersebut penting untuk membuka jalan bagi sebuah dialog nasional yang inklusif.

"Akses kepada semua stakeholders sangat penting artinya. Komitmen mengenai pemberian akses ini juga sangat penting agar ada solusi politik yang disepakati dan diterima semua pihak. Saya khawatir, dengan pemberian label kepada NLD, NUG sebagai kelompok teroris, maka Utusan Khusus tidak akan diberikan akses bertemu mereka," jelasnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menegaskan Indonesia tetap konsisten jika tidak ada kemajuan signifikan pelaksanaan lima poin konsensus, maka keputusan Myanmar hanya diwakili oleh non-political level di pertemuan-pertemuan ASEAN penting untuk dipertahankan. Prinsip itu berlaku bagi rencana pelaksanaan Retreat para Menteri Luar Negeri (Menlu) ASEAN dan juga untuk pertemuan-pertemuan lainnya.

Sementara itu, saat menanggapi usul PM Hun Sen tentang pembentukan Troika yang terdiri atas Menlu/utusan khusus Kamboja, Menlu Brunei dan Menlu Indonesia dan didukung Sekjen ASEAN untuk memonitor implementasi lima poin konsensus. Jokowi juga telah mencatatnya dan menyampaikan agar usulan tersebut dibahas lebih lanjut oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN.

Terakhir, Jokowi juga sepakat atas usulan pembentukan consultative meeting yang terdiri atas utusan khusus dan Sekjen ASEAN, AHA Center, otoritas Myanmar dan badan-badan PBB. Keputusan itu dilakukan untuk mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa diskriminasi.

"Saya sepakat dengan PM Hun Sen bahwa bantuan kemanusiaan harus diberikan tanpa diskriminasi," tandasnya.