Jokowi tanya KPU kenapa riuh di daerah jelang pilkada tak terdengar
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini menerima Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Istana Kepresidenan.
Jokowi menanyakan mengapa dalam pilkada serentak yang waktunya tinggal satu bulan ini terlihat tenang-tenang saja dan tak begitu ramai.
"Dari Pak Mendagri kami dapat informasi, bapak presiden mempertanyakan keriuhan-keriuhan yang tidak kelihatan di daerah," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik di Istana, Jakarta, Selasa (3/11).
Husni menjelaskan, tak terlihatnya keramaian jelang pilkada serentak kali ini merupakan konsekuensi soal pengaturan dalam UU Nomor 8 Tahun 2015, yakni pemasangan alat peraga kampanye di luar ruang harus ditata sedemikian rupa sehingga kelihatan rapi.
"Dan sekarang kami perlu laporkan, sangat rapi, sangat rapi, sehingga tidak kelihatan," jelasnya.
Lebih lanjut, Husni menegaskan, pilkada serentak telah siap digelar. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU sedang mempersiapkan logistik, sosialisasi dan tahapan lainnya.
"Kita sedang mempersiapkan logistik pemilu. Ada beberapa titik yang diperhatikan karena sangat terkait sekali dengan proses tahapan pencalonan yang belum tuntas. Ada di beberapa titik, nanti kami sampaikan," tandasnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Diseret Dalam Sengketa Pilpres 2024, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu
Menurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.
Baca SelengkapnyaKetua KPU soal Presiden Boleh Berpihak di Pemilu: Undang-undangnya Memang Begitu
Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan baik Presiden maupun menteri boleh berpihak dalam Pilpres
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu
Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaJokowi Masih Tunggu Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 oleh KPU
kowi masih menunggu Komisi Pemilihan Umum menyelesaikan rekapitulasi.
Baca SelengkapnyaPulang Kunker dari Kepulauan Talaud, Jokowi Tandatangani Surat Pemberhentian Ketua KPK Firli Bahuri
Jokowi dijadwalkan akan kembali ke Jakarta pada Kamis malam ini.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Firli Bahuri dari Ketua KPK
Keppres itu diteken Jokowi pada Kamis, 28 Desember 2023 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Baca SelengkapnyaJokowi Ajukan Cuti pada Siapa Jika Mau Ikut Kampanye? Ini Kata KPU
Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.
Baca Selengkapnya