Merdeka.com - Rapat Konsolidasi pengurus DPD Partai Demokrat se-Indonesia serta anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI dalam rangkaian penutupan SBY Tour De Java di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (20/3/) lalu menghasilkan sepuluh rekomendasi untuk pemerintahan Joko Widodo.

Salah satu butir dari sepuluh rekomendasi itu adalah meminta pemerintahan Jokowi untuk tidak terlalu ngebut membangun infrastruktur di tanah air. Menanggapi masukan itu, Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi menyatakan, Presiden Joko Widodo mendengar semua masukan dari pelbagai pihak, termasuk dari Partai Demokrat.

"Makanya kritik atau masukan dari Partai Demokrat adalah bagian dari masukan yang disampaikan oleh pihak lain kepada Presiden. Tentu apakah masukan itu nanti memang sesuai kenyataan atau tidak itu akan dilihat lebih lanjut. Namanya juga masukan," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/3).

Partai Demokrat menyarankan pemerintahan Jokowi tak terlalu fokus dalam pembangunan infrastruktur karena lebih baik fokus pada pengentasan kemiskinan. Namun, Johan Budi membantah bahwa Jokowi tak memikirkan kemiskinan. Sebab, pembangunan infrastruktur dikebut dan dibarengi langkah Jokowi membagikan 'kartu sakti' yang diperuntukkan membantu masyarakat miskin.

"Saya kira pemerintah sekarang menanggulangi kemiskinan juga. Banyak dana yang dikeluarkan untuk menanggulangi kemiskinan seperti Kartu Indonesia Sehat, dan sebagainya. Itu kan juga dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan," ucapnya.