Merdeka.com - Presiden Joko Widodo berbicara tentang kebijakan kepala daerah saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019. Dia meminta kebijakan kepala daerah tak dikriminalisasi. Jokowi mengambil contoh rancangan APBD DKI Jakarta yang belakangan ini menuai polemik.

"Saya beri contoh di DKI, mata anggaran itu 57 ribu. Kalau ada yang keliru 1, 2, 3 segera cepat diingatkan," kata Jokowi di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul Citu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11).

Jokowi memaklumi banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan para kepala daerah, sehingga tak semua rancangan anggaran dipantau. Dia juga meminta publik turut memaklumi kekeliruan rancangan anggaran dalam APBD DKI.

"Enggak mungkin ngontrol segitu banyak seorang gubernur, bupati, wali kota. Diingatkan awal-awal sebelum bekerja melaksanakan program itu. Ini yang kita harapkan," ujarnya.

Anggaran Janggal DKI

Sebagai informasi, usulan RAPBD DKI 2020 atau KUA-PPAS APBD 2020 tengah mendapat sorotan. Sebab, beberapa usulan anggaran dinilai tak masuk akal.

Misalnya, mulai dari anggaran pengadaan ballpoint Rp124 miliar, anggaran komputer Rp121 miliar, hingga pembelian lem aibon senilai Rp82 miliar. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun sudah menegur para beberapa kepala dinas terkait anggaran fantastis tersebut.

Anies juga menyalahkan sistem e-budgeting atau penganggaran elektronik warisan dari pemerintahan sebelumnya yang menurutnya tidak pintar atau smart sehingga tak bisa mendeteksi anggaran janggal.