Jokowi Soal Pemekaran Wilayah Papua: Sampai Saat Ini Masih Moratorium
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah masih memberlakukan moratorium pemekaran provinsi baru, termasuk di Papua. Namun, dia tidak menutup ruang aspirasi jika ada warga yang menginginkan adanya pemekaran wilayah.
"Sampai saat ini, urusan pemekaran itu masih moratorium. Tetapi kalau ada aspirasi-aspirasi dari bawah, misalnya di Provinsi Papua, baik itu dari Papua Selatan, Papua Tengah, di pegunungan tengah, saya kira silakan. Namanya aspirasi dari bawah," kata Jokowi saat santap siang bersama wartawan di Istana Kepresidenan, Jakata pusat, Senin (2/12).
Jokowi mengungkapkan, Mendagri Tito Karnavian sudah melaporkan sejumlah aspirasi publik terkait pemekaran di wilayah Papua.
"Kemarin saya mendapatkan informasi dari Mendagri, bahwa aspirasi-aspirasi itu sudah disampaikan ke Mendagri," ungkap Jokowi.
Usulan tersebut masih dikaji oleh pemerintah. Dia ingin ada perhitungan matang terkait pemekaran di bumi Cendrawasih.
"Tentu saja ada kajian-kajian, perhitungan-perhitungan yang dalam, dalam rangka untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan Papua," jelas Jokowi.
Sri Mulyani Tunggu Kepastian Hukum
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga angkat bicara soal rencana pembentukan provinsi baru di Papua. Dia mengaku belum menghitung berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut. Kementerian Keuangan masih menunggu kepastian hukum terkait rencana tersebut.
"Kan kalau ada pemikiran atau arah keputusan politik, dalam rangka pembentukan daerah provinsi baru, tentu ada langkah-langkah dari sisi legal, peraturan untuk mendukungnya dan nanti implikasi anggarannya," ujarnya.
Dia mengatakan, penganggaran provinsi baru itu tidak akan menggunakan anggaran 2019. Sebab, menurutnya, tahun ini akan segera berakhir dalam 2 bulan ke depan. Anggaran akan didesain kemudian di tahun-tahun mendatang.
"Saya tidak tahu, anggaran kan di 2019 tinggal 2 bulan lagi. Dari sisi seberapa politik itu diterjemahkan dalam hukum dan kemudian membentuk pemerintahan baru dan konsekuensinya," jelas Sri Mulyani.
Meski demikian Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, pembangunan kelengkapan provinsi baru akan dilakukan secara bertahap. "Kan semuanya tidak harus baru, karena dari sisi gedung pemerintah dan lain-lain menggunakan yang ada dulu. Bertahap bisa dipenuhi."
Papua Idealnya Terdiri 7 Provinsi
Komisi II DPR menggelar Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) dengan beberapa kepala daerah di Papua di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/11). Dalam RDPU itu mereka membahas usulan pemunculan Provinsi Papua Tengah.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan memang idealnya Papua memiliki tujuh provinsi. Namun saat ini baru ada dua provinsi saja.
"Bahwa idealnya tanah papua ini terdiri dari minimal tujuh provinsi karena berasal dari tujuh suku besar. Kita baru punya dua sekarang dan saya kira kalau kita melihat dinamika yang terjadi hingga saat ini," kata Doli dalam RDPU.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai Plt Menko Polhukam.
Baca SelengkapnyaIstana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hadi Tjahjanto resmi menjadi Menko Polhukam setelah dilantik Presiden Jokowi, hari ini Rabu (21/2)
Baca SelengkapnyaMomen Jokowi diduga mengacungkan dua jari dari mobil kepresidenan terjadi saat kunjungan kerja ke Salatiga, Jawa Tengah, Selasa (23/1).
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPenghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi telah berencana untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaIstana menegaskan kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Jawa Tengah tak terkait kampanye Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya