Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku sedih melihat banyaknya kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi menyebut, setiap bulan bahkan minggu selalu saja ada kepala daerah kena OTT.

"Saya juga sangat sedih loh, jangan dipikir saya senang. Tengah malem tahu-tahu dapat berita (kepala daerah terjaring OTT), pagi-pagi dapat berita," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Nusantara Room Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang, Banten, Jumat (6/7).

Jokowi lalu menceritakan mengenai isi pertemuannya dengan puluhan bupati dari pelbagai daerah di Tanah Air, Kamis (5/7). Pertemuan itu dilakukan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Menurut Jokowi, para bupati memberikan masukan kepadanya terkait dengan program kerja pemerintah hingga kekhawatiran mereka terhadap OTT KPK. Dari sekian poin masukan, yang paling dikhawatirkan para bupati adalah terjaring OTT.

"Yang paling ditakutkan itu, seperti tadi sudah disampaikan pak Ketua (ADKASI), pak Presiden, sekarang ini banyak Gubernur, Bupati, Wali Kota yang ditangkap KPK," jelas Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, dia berpesan kepada para bupati agar berhati-hati dalam menggunakan uang rakyat. Bupati juga diingatkan agar tidak melakukan suap atau menerima gratifikasi. Jika bupati tidak melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas, maka tidak akan terkena OTT.

"Saya sampaikan hati-hati, jangan main-main dengan yang namanya korupsi, suap gratifikasi. Hati-hati. Jangan bersentuhan dengan hal yang tadi saya sampaikan. Kalau ndak bersentuhan enggak perlu yang namanya takut, enggak perlu yang namanya khawatir," ujarnya.

Selasa (3/7) pukul 18.00, KPK kembali melakukan OTT terhadap Bupati Bener Meriah, Ahmadi. KPK juga menangkap Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, kedua pejabat yang ditangkap tersebut diduga 'bermain' dalam proses penganggaran.

Sebelum menangkap Bupati Bener Meria dan Gubernur Aceh, KPK juga melakukan OTT terhadap Bupati Purbalingga, Tasdi. Dia ditangkap terkait proyek pembangunan di Purbalingga. Dugaan beredar, kasusnya mengarah ke megaproyek infrastruktur di antaranya gedung Islamic Centre dan gedung baru DPRD Purbalingga.