Jokowi Setuju KPK Bisa SP3 untuk Jamin Perlindungan HAM

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju dengan kewenangan KPK bisa keluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang ada di revisi UU KPK. Menurut Jokowi, SP3 diperlukan untuk menjamin hak asasi manusia (HAM).
"Hal ini juga diperlukan penegakan hukum harus menjamin prinsip-prinsip perlindungan HAM dan untuk kepastian hukum," kata Jokowi di Istana, Jumat (13/9).
Namun, Jokowi memberikan catatan SP3 diberikan setelah kasus berjalan sudah dua tahun. Catatan Jokowi itu, berbeda dengan yang diinginkan KPK yaitu satu tahun.
"Yang penting ada kewenangan bagi KPK untuk digunakan ataupun tidak digunakan," katanya.
Presiden Joko Widodo telah meneken Surat Presiden terkait revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat tersebut kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno sudah diberikan kepada DPR untuk segera dimulainya pembahasan.
"Surpres Revisi UU KPK sudah diteken Presiden dan sudah dikirim ke DPR ini tadi. Intinya bahwa nanti Bapak Presiden jelaskan detail seperti apa," kata Pratikno di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (11/9).
Pembahasan antara DPR dan pemerintah pun telah digelar malam tadi.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya


Potret Cantik Dine Mutiara Dampingi Sahrul Gunawan Dinas, Ngaku Simulasi Jadi PNS tapi Nangis Sepanjang Acara
Dulu, banyak yang menganggap Dine Mutiara hanya ingin mencari popularitas lewat suaminya.
Baca Selengkapnya


Dibangun dari Hasil Kerja Keras, 10 Potret Rumah Baru Bella Shofie yang Mewah Banget Meski Belum Rampung
Bella Shofie dengan senang hati mengundang netizen untuk melihat rumah barunya yang hampir selesai dibangun.
Baca Selengkapnya

Sowan ke Ulama Tuban, Kaesang Dititipkan Kiswah untuk Presiden Jokowi
Kaesang Pangarep mendapat titipan dari Pimpinan Majelis Ta'lim Wal Maulid Ar Ridwan Habib Hussein sebuah kiswah untuk Jokowi.
Baca Selengkapnya

Proyek IKN Dikritik, Bahlil Balas Sentil Anies Hanya Cocok jadi Gubernur Jakarta
Bahlil menyindir Anies Baswedan yang dianggap lebih cocok maju sebagai Calon Gubernur dari pada maju di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya

Banyak Pejabat Sultra Terjerat Korupsi, Ganjar: KPK mesti Dikuatkan
diminta memberantas korupsi yang mengakar di provinsi tersebut lantaran banyak pejabat di sana terjerat KKN.
Baca Selengkapnya

Cerita Ganjar Pernah Dibisiki Jokowi Jika Jadi Presiden: Gaspol Soal Pangan
Gibran membocorkan salah satu pesan dari Jokowi jika dirinya menang dalam Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya

Beda dengan Jokowi, Ini Rahasia Gibran Jaga Stamina Saat Kampanye
Cawapres nomor urut 2, Gibran mengungkapkan strateginya dalam menjaga stamina saat kampanye.
Baca Selengkapnya

Wamenkumham Eddy Hiariej Tersangka Suap dan Gratifikasi Diperiksa KPK Senin Besok
KPK menjadwalkan pemeriksaan Wamenkumham Eddy Hiariej, Senin 4 Desember 2023 besok.
Baca Selengkapnya

VIDEO: Istana Jawab Eks Ketua KPK Agus Rahardjo Soal Jokowi Minta Kasus E-KTP Disetop
Agus Rahardjo menyebut Presiden Jokowi pada 2017 pernah memintanya menghentikan kasus korupsi Setya Novanto.
Baca Selengkapnya

Kampanye Perdana, Prabowo Joget Gemoy hingga Puji Jasa Jokowi dan SBY
Khusus Jokowi, Prabowo melihat bahwa sosoknya sangat mencintai Rakyat Indonesia.
Baca Selengkapnya

Jokowi Pamer Deforestasi Indonesia Terendah 20 Tahun Terakhir di KTT Iklim COP28
Jokowi menjabarkan sejumlah upaya yang telah dilakukan Indonesia guna menurunkan emisi karbon
Baca Selengkapnya

Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Setiap Pimpinan KPK Hadapi Tantangan dan Hambatan
Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca Selengkapnya