Merdeka > News

Jokowi Setuju KPK Bisa SP3 untuk Jamin Perlindungan HAM

Jumat, 13 September 2019 10:38 Reporter : Merdeka
Jokowi Setuju KPK Bisa SP3 untuk Jamin Perlindungan HAM Jokowi pimpin rapat terbatas soal industri 4.0. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju dengan kewenangan KPK bisa keluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang ada di revisi UU KPK. Menurut Jokowi, SP3 diperlukan untuk menjamin hak asasi manusia (HAM).

"Hal ini juga diperlukan penegakan hukum harus menjamin prinsip-prinsip perlindungan HAM dan untuk kepastian hukum," kata Jokowi di Istana, Jumat (13/9).

Namun, Jokowi memberikan catatan SP3 diberikan setelah kasus berjalan sudah dua tahun. Catatan Jokowi itu, berbeda dengan yang diinginkan KPK yaitu satu tahun.

"Yang penting ada kewenangan bagi KPK untuk digunakan ataupun tidak digunakan," katanya.

Presiden Joko Widodo telah meneken Surat Presiden terkait revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat tersebut kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno sudah diberikan kepada DPR untuk segera dimulainya pembahasan.

"Surpres Revisi UU KPK sudah diteken Presiden dan sudah dikirim ke DPR ini tadi. Intinya bahwa nanti Bapak Presiden jelaskan detail seperti apa," kata Pratikno di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (11/9).

Pembahasan antara DPR dan pemerintah pun telah digelar malam tadi. [eko]

Baca juga:
Jokowi Tak Setuju KPK Harus Minta Izin Lembaga Eksternal untuk Penyadapan
Jokowi Pastikan Dewan Pengawas KPK Bukan Politisi dan Penegak Hukum Aktif
Capim Roby Arya Sepakat Revisi UU KPK
Pemerintah Setuju Bahas Penambahan Pimpinan DPR
Jokowi Dukung Dewan Pengawas KPK, Ketua Dipilih Presiden

Jokowi Dukung Dewan Pengawas KPK, Ketua Dipilih Presiden
Jokowi Dukung Dewan Pengawas KPK, Ketua Dipilih Presiden
Malam Hari, Menkumham dan DPR Mendadak Bahas Revisi UU KPK
Malam Hari, Menkumham dan DPR Mendadak Bahas Revisi UU KPK
Capim Luthfi Ingatkan DPR Tidak Revisi UU yang Bikin Pro Kontra
Capim Luthfi Ingatkan DPR Tidak Revisi UU yang Bikin Pro Kontra
Abraham Samad Sebut KPK Punya Pengawasan Internal, Dewan Pengawas Tidak Relevan
Abraham Samad Sebut KPK Punya Pengawasan Internal, Dewan Pengawas Tidak Relevan
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Revisi UU KPK
  3. Presiden Jokowi
  4. KPK
  5. Jokowi
  6. Jakarta
  7. Joko Widodo
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

1 Juta Pekerja Belum Ambil BSU Rp600.000
image

Ilmuwan Pecahkan Misteri Mengapa Kuburan Berisi Mumi Orang Yunani Ditemukan di Mesir
image

Menengok Penghasilan Negara yang Bergantung pada Kekayaan Alam RI
image

CEK FAKTA: Hoaks Video Ini Bukan Kejadian Gunung Semeru Meletus 4 Desember 2022

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Opini

Rekomendasi