Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, perkembangan teknologi yang begitu cepat merupakan tantangan utama bagi gerakan koperasi di era digital. Tantangan tersebut haruslah disambut oleh para pelaku usaha koperasi di Indonesia dan beradaptasi dengannya agar mampu memenangkan persaingan.

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-69 halaman Kantor Gubernur Jambi, Kamis (21/7).

"Ini adalah tantangan bersama, utamanya di hari koperasi ini, inilah tantangan utama gerakan koperasi di era milenium. Oleh sebab itu, kita perlu beradaptasi dan mereformasi koperasi kita," katanya.

Jokowi menyatakan, pentingnya adaptasi terhadap segala perkembangan teknologi yang begitu cepat mutlak diperlukan. Menurut Jokowi, saat ini terjadi pergeseran mengenai bagaimana orang berjualan dan bertransaksi.

"Orang jualan tidak lagi di mall, lalu mall akan jadi apa? Tidak ada yang bisa diperkirakan, karena semua online store di negara lain, tidak hanya di Indonesia, sudah bergerak begitu cepat. Itu akan menjadi malapetaka kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan cepat," ujarnya.

Dalam acara tersebut, Jokowi lag-lagi mengingatkan mengenai persaingan global. Jokowi menyebut, persaingan yang saat ini terjadi tidak lagi dalam skala kecil, namun sudah dalam skala besar seperti antarnegara dan wilayah.

"Saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya agar kita sadar betul bahwa kita sudah masuk kepada persaingan global. Bukan antarindividu, bukan antarkabupaten, bukan antarprovinsi, tetapi sudah antarnegara. Belum nanti persaingan antarkawasan dengan blok-blok perdagangannya," ujarnya.

Namun demikian, persaingan tersebut bukanlah suatu hal yang perlu ditakuti selama kita mempersiapkan diri dengan baik. Presiden menyebut tiga syarat utama agar mampu bersaing dengan negara-negara lainnya.

"Kuncinya adalah kecepatan. Kedua, bekerja dengan fokus agar efisien. Ketiga, bagaimana kemampuan kita untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan itu, cepat atau tidak kita adaptasinya. Kalau kelamaan sudah pasti kita ditinggal," kata Presiden.

Lebih jauh, Presiden meminta agar semua koperasi di Indonesia untuk berbenah diri. Presiden juga mengungkap, data-data mengenai kondisi perkoperasian nasional saat ini.

"Pak menteri (Koperasi) sudah sampaikan, ada 212 ribu koperasi di Indonesia, tapi yang aktif hanya 150 ribu. Berarti sekitar 62 ribu tidak aktif. Ini potret yang harus kita sampaikan apa adanya. Tapi kita harus memperbaiki, harus dibenahi," ungkapnya.

Dalam kaitannya dengan upaya memenangkan persaingan, Presiden memberikan solusi kepada para pelaku usaha koperasi di Indonesia. Menurutnya, pembentukan kelompok-kelompok usaha koperasi yang saling bergabung akan membuat sebuah usaha memiliki skala ekonomi yang tinggi.

"Negara saja bergabung kok, ya kan? Uni Eropa bergabung, TPP bergabung, RCEP bergabung, Asean bergabung. Kalau kita dan koperasi yang kecil tidak bergabung, akan jadi apa kita?" tanya Presiden kepada para hadirin.

Dengan bergabungnya para pelaku usaha koperasi ke dalam satu kesatuan, maka akan diperoleh kemudahan pembiayaan dari pihak perbankan. Selain itu, rencana bisnis juga akan lebih mudah untuk dibuat.

"Dapatnya kalau pinjam tidak hanya Rp 20 juta, karena bareng-bareng pinjamnya bisa seperti korporasi, Rp 2 triliun sampai Rp 3 triliun. Ini yang bisa efisien dan bisa bersaing," tambahnya.

Selain itu, Presiden berharap, para pelaku usaha benar-benar mau bergotong royong menyongsong persaingan global. Sebab, menurutnya, gotong royong adalah cerminan dari ekonomi nasional.

"Ekonomi yang benar adalah ekonomi Pancasila. Ekonomi yang betul adalah ekonomi gotong royong. Hanya melaksanakannya seperti apa ini yang harus dimodifikasi dan dicarikan cara agar bisa berkompetisi di lapangan," tegasnya disambut tepuk tangan hadirin.

Hadir dalam acara tersebut di antaranya Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.