Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyayangkan sikap Myanmar yang menolak bantuan ASEAN untuk menyelesaikan kriris politiknya. Menurut dia, ASEAN sangat berharap demokrasi melalui proses yang inklusif dapat segera dipulihkan di Myanmar karena rakyat memiliki hak untuk hidup damai dan sejahtera.

Jokowi menyampaikan pada pertemuan Leaders’ Meeting di Jakarta 24 April lalu, dirinya melihat optimisme bahwa ASEAN sebagai satu keluarga, dapat membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya. Ini adalah komitmen keluarga untuk membantu anggota keluarganya.

"Sayangnya, uluran tangan keluarga ini tidak disambut baik oleh militer Myanmar. Akses yang diminta oleh Utusan Khusus ASEAN sampai saat-saat akhir KTT masih belum diberikan oleh militer Myanmar," kata Jokowi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-39 yang digelar secara virtual, Selasa (26/10/2021).

Dia menuturkan bahwa keputusan ASEAN mengundang Myanmar pada tingkat nonpolitik dan memberikan kesempatan bagi Myanmar menyelesaikan isu dalam negerinya terlebih dahulu merupakan keputusan yang berat. Namun, hal itu memang harus dilakukan.

"Di satu pihak kita tetap menjaga penghormatan terhadap prinsip non-interference, namun di pihak lain, kita juga berkewajiban menjunjung tinggi prinsip-prinsip lain dalam Piagam ASEAN, seperti demokrasi, good governance, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pemerintah yang konstitusional," jelasnya.

Jokowi menuturkan keputusan ini juga memberikan ruang bagi ASEAN untuk tetap menjalankan kemajuan-kemajuan, sebagaimana janji kita kepada rakyat ASEAN. Kendati begitu, uluran tangan tetap harus ditawarkan kepada Myanmar, termasuk pemberian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar.

Dalam KTT ini, Jokowi juga menyinggung soal implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik (AOIP). Dia memadang perlunya ASEAN mulai memberi perhatian terhadap pelaksanaan AOIP.

"AOIP memiliki prinsip-prinsip yang sangat jelas. Sudah saatnya kita semua memberikan perhatian bagi kerja sama konkrit pelaksanaan AOIP," ucapnya.

Dalam kaitan inilah, tahun 2023 Indonesia akan mengadakan forum kerja sama infrastruktur Indo-Pasifik. Forum ini akan diselenggarakan saat Indonesia memegang amanah sebagai Ketua ASEAN.

"Saya mengharapkan kita terus memperkuat kerja sama dalam kerangka AOIP," tutur Jokowi.

Reporter: Lizsa Egeham