Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengintruksikan kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto agar rapid test dapat dilakukan bagi tenaga medis, keluarganya, ODP, hingga PDP. Hal tersebut ditegaskan Jokowi saat menjawab terkait rencana DPR yang akan lakukan rapid tes.

"Saya telah memerintahkan kepada Menteri Kesehatan untuk rapid test yang diprioritaskan adalah dokter dan tenaga medis serta keluarganya terlebih dahulu," kata Jokowi dalam video conference dari Istana Merdeka Jakarta, Selasa (24/3)

Selain tenaga medis, Jokowi juga meminta agar Orang Dalam Pemantauan (ODP) dam Pasien Dalam Pengawasan (PDP) lebih diprioritaskan untuk diikuti rapid test. Pasalnya, mereka adalah orang yang pernah mengunjungi negara terpapar corona, berkontak dengan pasien positif, dan mempunyai gejala covid-19.

"Juga para ODP dan PDP serta keluarganya ini yang harus didahulukan," tegas Presiden.

575 Anggota DPR Beserta Keluarga Ikuti Rapid Test

Sebelumnya, sebanyak 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beserta keluarga akan mengikuti rapid tes virus corona. Rencananya, tes tersebut akan digelar pada Kamis 26 Maret 2020 atau Jumat 27 Maret 2020.

"Kami baru menunggu alatnya, besok baru sampai di DPR. Jadi kami perkirakan rapid test anggota DPR akan dilakukan sekitar Kamis atau mulai Jumat ini," kata Sekjen DPR Indra Iskandar, Senin (23/3).

Rencana rapid test itu akan dilakukan di Kompleks perumahan anggota DPR di Kalibata dan Ulujami. Metodenya, akan digelar secara massal dalam satu ruang serbaguna.

Indra memperkirakan akan ada sekitar 2.000 orang yang menjalani rapid test virus corona. Sebab tidak hanya anggota dewan dan keluarga, tetapi orang yang bekerja untuk anggota seperti sopir pribadi. Sementara itu, DPR menyiapkan empat dokter dan empat paramedis.

Indra menjelaskan, anggota yang negatif akan dirujuk ke rumah sakit untuk divaksin antiflu dan antipneumonia. Sementara, yang positif akan ditangani sesuai prosedur.

Rapid Test Anggota DPR Dikecam

Wacana rapid test virus corona untuk anggota DPR dan keluarga mendapat kecaman keras dari publik. Sebab, wacana itu muncul saat jumlah kasus terlampau tinggi, hingga banyak yang meninggal dunia. Termasuk, para dokter yang meninggal saat menjadi garda terdepan.

Pengamat politik Ray Rangkuti, yang tergabung dalam Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD), mengatakan seharusnya masyarakat yang berstatus orang dalam pantauan dan pasien dalam pantauan yang sepatutnya dilakukan rapid test.

"Tentu saja, info ini membuat kita miris dan bahkan jengkel. Sebab, di tengah situasi serba minim yang kita hadapi, baik karena lambannya gerak Pemerintah dalam proses penanganan Corona, termasuk kelangkaan alat medis bahkan untuk petugas medis sendiri, Anggota DPR beserta keluarga justru ingin diistimewakan. Pengistimewaan ini menambah luka warga masyarakat kita," kata Ray dalam keterangannya, Selasa (24/3).

Ray mendesak agar DPR menunda rapid test untuk anggota dewan dan keluarganya itu. Dia menyarankan, kalau ada anggota dewan yang terpapar, sebaiknya mengikuti protokol yang telah dikeluarkan pemerintah secara mandiri.

"Mereka bisa menjangkau pusat pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah," imbuhnya.

Reporter: Lisza Egeham

Sumber : Liputan6.com