Jokowi Perintahkan Deteksi Dini Karhutla, Riau Andalkan Dashboard Lancang Kuning
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengumpulkan kapolda dan kepala daerah di Indonesia membahas pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Antisipasi dini menjadi penekanan agar tahun ini tidak terjadi bencana kabut asap di daerah rawan kebakaran.
Salah satu daerah yang menjadi perhatian adalah Provinsi Riau. Presiden berharap Bumi Lancang Kuning bisa bebas bencana kabut asap seperti tahun lalu berkat kerja sama semua pihak.
Kapolda Riau Irjen Agung Setya Imam Effendi begitu kembali dari Istana Negara menyatakan segera bergerak menindaklanjutinya di lapangan. Dashboard Lancang Kuning masih menjadi andalan karena sudah menekan karhutla tahun lalu.
"Iya, langsung tancap gas, kemudian berkoordinasi dan bersinergi dengan semua pihak dan lebih memaksimalkan lagi penggunaan aplikasi, dalam hal ini aplikasi Dashboard Lancang Kuning," kata Agung di Pekanbaru.
Agung menyebut Dashboard Lancang Kuning sudah menjadi Dashboard Lancang Kuning Nusantara karena efektif serta akurat mendeteksi titik api. Aplikasi ini digunakan berbagai Polda di Indonesia yang rawan karhutla.
"Aplikasi ini memudahkan kita dalam mengelola dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana arahan dan penekanan Presiden," sebut Agung.
Agung menjelaskan, Presiden Jokowi dalam arahannya menyebut pentingnya pemahaman dan kepedulian semua pihak dalam mengendalikan karhutla.
"Presiden memprioritaskan pencegahan dan tidak terlambat dalam menangani titik api," kata Agung.
Presiden Jokowi, lanjut Agung, menyebut pentingnya manajemen pelaporan titik api yang terkoordinasi kepada semua pihak. Berikutnya memperbarui kondisi harian dengan memanfaatkan teknologi/dashboard.
Kemudian memantau titik panas ataupun titik api sampai ke petugas paling bawah, seperti melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan masyarakat peduli api untuk mencegah dan menangani karhutla.
"Karena penyebab utama karhutla adalah faktor manusia dengan motif ekonomi," kata Agung menjelaskan arahan Presiden.
Presiden dalam arahannya juga menyebut pentingnya menata ekosistem gambut. Caranya menjaga permukaan gambut tetap basah dan tidak mengering ketika musim kemarau.
Kapolda dan kepala daerah di lokasi karhutla diperintahkan Presiden agar tidak membiarkan api membesar. Petugas di lapangan harus cepat memadamkan api tanpa harus menunggu water bombing.
Presiden menyatakan penggunaan water bombing hanya bila api sudah besar dan tidak terkendali. Pasalnya mengoperasionalkan water bombing memerlukan biaya besar.
"Kemudian penegakan hukum pelaku karhutla dilakukan tanpa kompromi, arahan Presiden segera ditindaklanjuti," tegas Agung.
Reporter: M Syukur
Sumber : Liputan6.com
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaDiresmikan Jokowi, Proyek Sistem Irigasi Gumbasa Telan Dana Rp256 Miliar Bisa Mengairi Sawah 12 Desa
Proyek sistem irigasi tersebut bermanfaat untuk mengairi sawah di 12 desa dan meningkatkan indeks Pertanaman (IP) di Kabupaten Sigi.
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Resmikan Polres IKN Dilengkapi Teknologi AI, Sesumbar Ibu Kota Nusantara Bakal Nol Kejahatan
sebanyak 750 personel Kepolisian akan disiapkan mengisi Polres IKN
Baca SelengkapnyaJokowi Minta Belanja Infrastruktur Digital Ditekan: Tak Ada Lagi Aplikasi Baru
Presiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Baca SelengkapnyaJokowi Jawab Tudingan Kecurangan Pemilu 2024: Laporkan ke Bawaslu
Jokowi meminta pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaLantangnya Mantan Danjen Kopassus Demo di KPU, Tuding Jokowi Dalang Kecurangan Pemilu
Dia meminta agar Jokowi dihadirkan ke hadapan masyarakat dan mundur dari jabatannya
Baca SelengkapnyaJokowi Tekan Aturan Percepatan Transformasi Digital, Begini Isinya
Pertimbangan penerbitan perpres itu untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik berkualitas dan terpercaya.
Baca Selengkapnya