Jokowi Pastikan Keamanan dan Kepastian Investasi di Indonesia

Senin, 29 November 2021 11:11 Reporter : Intan Umbari Prihatin
Jokowi Pastikan Keamanan dan Kepastian Investasi di Indonesia Jokowi. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo(Jokowi) memastikan para pelaku usaha,investor dari dalam dan luar negeri tidak perlu takut untuk tetap melakukan investasi di Indonesia. Hal tersebut seiring dengan putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

"Saya pastikan kepada para pelaku usaha dan para investor dari dalam dan luar negeri bahwa investasi yang telah dilakukan serta investasi yang sedang dan akan berproses tetap aman dan terjamin. sekali lagi, saya pastikan pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia," katanya di Istana Merdeka,Jakarta Pusat,Senin(29/11).

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut pun mengatakan berkomitmen terhadap agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi akan terus dijalankan. Kepastian hukum dan dukungan pemerintah untuk kemudahan investasi dan berusaha akan terus dijaga.

"Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 91/PUU-XVIII/2020. Saya telah memerintahkan kepada para menko dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu secepat-cepatnya," bebernya.

Sebelumnya diketahui Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Dalam pembacaan amar putusan, Anwar Usman juga menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan para pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dengan DPR melakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggat waktu sebagaimana yang telah ditentukan di dalam putusan tersebut.

"Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan'," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI dan dipantau dari Jakarta, Kamis (25/11).

Lebih lanjut, MK memerintahkan kepada para pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan tersebut diucapkan oleh MK, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut para pembentuk undang-undang tidak melakukan perbaikan, Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen. [ded]

Baca juga:
Jokowi Minta KORPRI Bergerak Lebih Lincah dan Tinggalkan Sekat Ego Sektoral
Jokowi Ucapkan HUT ke-50 KORPRI: Tetap Jadi Abdi Negara Profesional dan Inovatif
Dari Balik Layar Muktamar PBNU
Jokowi Soroti Situasi Afghanistan di KTT ASEM Ke-13: Indonesia Siap Bantu
Jokowi Dorong Pencapaian Target Vaksinasi WHO pada KTT ASEM ke-13
Yusril Tak Heran UU Cipta Kerja Dirontokkan MK, Sejak Awal Bermasalah

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini