Jokowi: Negara Hadir Jika Mampu Menyelenggarakan Pelayanan Publik yang Prima
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut, pelayanan publik adalah wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari. Dia mendorong pelayanan publik harus dilakukan profesional dan berkeadilan agar masyarakat merasakan kehadiran negara.
“Pelayanan publik adalah wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Negara disebutkan hadir jika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima yang cepat yang profesional dan berkeadilan," katanya dalam acara laporan tahunan Ombudsman RI tahun 2020, Senin (8/2).
Jokowi melanjutkan, untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima memerlukan ikhtiar yang berkelanjutan, membutuhkan transformasi sistem dan memerlukan tata kelola. Kemudian, membutuhkan perubahan mindset kerja birokrasi dari budaya senang dilayani menjadi budaya melayani.
"Kita juga punya kerja besar untuk mengubah model pelayanan birokrasi, yang selama ini kaku, terjebak pada hal yang bersifat prosedural, bersifat administratif dan menjadi pelayanan publik yang menekankan pada kecepatan inovatif berorientasi pada hasil," ucapnya.
Jokowi bilang, pelayanan publik adalah sebuah kerja besar bersama yang memerlukan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat dan pengawasan dari Ombudsman Republik Indonesia. Baik berupa input, berupa kritik dan dukungan agar pelayanan publik makin berkualitas.
Karena itu, Jokowi mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ombudsman Republik Indonesia yang terus mengawal dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di pemerintah pusat maupun daerah.
"Termasuk, yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara serta badan swasta dan perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu," kata dia.
Kepala negara mendorong agar masyarakat bisa mendapatkan perlindungan dan bantuan yang cepat dari negara. Kemudian, mendapatkan penanganan yang tepat di bidang kesehatan agar mereka bisa bertahan dan menjaga kualitas kehidupannya.
"Karena itu saya selalu menekankan bahwa dalam situasi krisis kita harus mampu merubah frekuensi kita dari frekuensi yang normal ke frekuensi yang Extraordinary. Cara kerja yang berubah dari cara kerja yang rutinitas menjadi cara kerja yang inovatif dan selalu mencari smart shortcut," ujarnya.
Jokowi menyadari banyak hal yang sudah dicapai dan diperbaiki. Dia yakin Ombudsman telah menemukan berbagai kekurangan yang perlu diperbaiki. Kata dia, catatan ini sangat penting untuk mendorong peningkatan standar kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang.
Jokowi menambahkan, semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi mall administrasi. Serta, para penyelenggara pelayanan publik harus terus meningkatkan upaya perbaikan.
"Terakhir saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Ombudsman RI periode 2016 2021 dan selamat bertugas kepada pimpinan Ombudsman periode 2021-2026 apa yang telah dilakukan obudsman selama ini telah membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik di negara kita," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Boleh Kampanye, Perludem Minta Publik Awasi Setiap Aktivitas Presiden
Menurutnya, dengan pernyataan itu bisa menjadi penentu dari segala pernyataan Jokowi yang seolah netral.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan
Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Bantah Anies soal Kebebasan Berbicara Menurun: Presiden Dimaki & Direndahkan, Enggak Ada Masalah
Jokowi mengatakan saat ini masyarakat bebas menyampaikan pendapatnya di ruang publik.
Baca SelengkapnyaJokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional
Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral
Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaJokowi Tekan Aturan Percepatan Transformasi Digital, Begini Isinya
Pertimbangan penerbitan perpres itu untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik berkualitas dan terpercaya.
Baca SelengkapnyaJokowi: ASN, TNI, Polri dan BIN Harus Netral
Netralitas di Pemilu 2024 tujuannya untuk menjaga kedaulatan rakyat.
Baca Selengkapnya