Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan kepada Kapolri Jenderal Badrodin Haiti agar tidak menahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Namun, Mabes Polri tak kunjung melepaskan Novel.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai pernyataan Jokowi yang memerintahkan untuk membebaskan Novel Baswedan tersebut multitafsir. Sebab, kata dia, Jokowi seakan tidak serius dengan pernyataannya itu dikarenakan sudah sering berbicara seperti itu.

"Statement itu serius atau tidak? Tegas atau tidak?" kata Refly dalam sebuah diskusi di Kantor LBH Jakarta, Sabtu (2/5).

Saat penangkapan yang dilakukan kepolisian terhadap dua pimpinan KPK non-aktif Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, Jokowi selalu bilang hentikan kriminalisasi. Namun, kriminalisasi malah terjadi lagi dan kali ini menimpa Novel Baswedan.

"Berkali-kali pernyataan itu hentikan kriminalisasi. Yang terjadi adalah terus kriminalisasi. Jadi kita harap ketegasan dari Jokowi," ucapnya.

Namun, di balik itu semua, dia mengapresiasi pernyataan Jokowi. Lantaran, sebagai Panglima tertinggi di negara ini, ia tak diam dan minimal memiliki sikap.

"Kalau Presiden diam saja justru salah. Pernyataan Jokowi tersebut bukan intervensi hukum," paparnya.