Jokowi Minta Menpora Reformasi LADI Total dan Perbaiki Komunikasi dengan WADA
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo(Jokowi) menggelar rapat terkait sanksi dari WADA (World Anti-Doping Agency) kepada Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) untuk Indonesia. Hal tersebut pun dibenarkan oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin.
"Tadi rapat membahas sanksi WADA," kata Bey dalam pesan singkat, Jumat(22/10).
Dalam rapat tersebut Jokowi meminta agar dilakukan evaluasi internal dan investigasi secara menyeluruh. Tidak hanya itu dia juga meminta agar Menteri Pemuda dan Olahraga memperbaiki komunikasi dengan WADA.
"Dalam rapat tersebut, Bapak Presiden minta dilakukan evaluasi internal dan investigasi secara menyeluruh; Reformasi LADI secara total; Menpora segera perbaiki komunikasi dengan WADA," bebernya.
Bey menjelaskan dalam rapat tersebut hadir Wakil Presiden Ma'ruf Amin Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Keuangan, Wakil Menteri BUMN, dan Ketua LADI.
Sebelumnya diketahui Tim Badminton Indonesia berhasil memenangkan pialaThomas Cup 2020 di Ceres Arena, Aarhus pada Minggu (17/10/2021) kemarin. Keberhasilan ini membuat bangga Indonesia usai penantian panjang selama 19 tahun.
Namun, pencapaian tersebut kurang lengkap mengingat tidak ada pengibaran bendera Merah Putih saat upacara juara. Diketahui bahwa Indonesia dilarang mengibarkan Sang Merah Putih sebagai bentuk hukuman.
Indonesia dilarang mengibarkan bendera Merah Putih saat upacara juara Thomas Cup 2020 kemarin. Seperti dilansir dari Liputan6.com, Indonesia hanya boleh mengibarkan bendera dalam ajang Olimpiade, atau turnamen internasional saja.
Ini merupakan hukuman yang datang dari Badan Antidoping Dunia (WADA) yang mulai efektif diberlakukan per 7 Oktober lalu. Saat kemenangan bulu tangkis kemarin, bendera yang dikibarkan dan mewakili Indonesia adalah bendera PBSI selaku induk bulu tangkis di Tanah Air.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaJokowi Dianugerahi Gelar Marambe Ambaralla Palunglaa Porodisa dari Talaud, Ini Artinya
Proses penganugerahan gelat itu diberikan saat Jokowi tiba di Bandara Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto
Presiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu Buntut Salam 2 Jari di Jateng, Begini Reaksi Istana
Momen Jokowi diduga mengacungkan dua jari dari mobil kepresidenan terjadi saat kunjungan kerja ke Salatiga, Jawa Tengah, Selasa (23/1).
Baca SelengkapnyaSoal Presiden Boleh Kampanye, Meutya Hafid Nilai Jokowi bukan Deklarasi Keberpihakan
Meutya menjelaskan pernyataan Jokowi terkait kampanye dan keberpihakan di Pemilu, hanya dalam konteks menjelaskan aturan.
Baca SelengkapnyaBantah Jokowi, Mahfud MD Nilai Tak Ada Serangan Personal dan Rahasia ke Prabowo di Debat Capres
Mahfud Md tak sepakat dengan pernyataan Presiden Jokowi tentang debat capres berisi serangan personal.
Baca SelengkapnyaBeda Sikap dengan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Ma'ruf Amin Tegaskan Netral di Pemilu
Ma'ruf Amin merahasiakan pilihannya dan bakal menyoblos pada 14 Februari mendatang.
Baca SelengkapnyaJokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaKetum ProJo Ungkap Isi Pembicaraan Jokowi dan Relawan di Istana
Budi menyebut relawan memberikan sejumlah masukan kepada Jokowi.
Baca Selengkapnya