Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jendral Pol Idham Aziz hingga Satgas untuk memberikan perhatian khusus terhadap proses jalannya Pilkada. Diketahui, pelaksanaan Pilkada akan berlangsung 9 Desember 2020 mendatang.

"Saya minta kepada Mendagri, Kapolri, dan satgas di daerah untuk memberi perhatian khusus kepada proses pilkada karena ini tinggal kurang lebih 2 minggu lagi," kata Jokowi saat memberikan arahan dalam rapat terbatas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan ekonomi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (23/11).

Jokowi meminta penyelenggaraan pilkada dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Agar tidak menjadi penambahan klaster baru yang menghambat penyelesaian masalah covid dan pemulihan ekonomi.

"Tegakkan aturan kemudian terus disiplin protokol kesehatan secara ketat terutama nanti saat hari pencoblosan dan tentu saja pada hari-hari kampanye terakhir ini," ungkap Jokowi.

Sebelumnya diketahui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah memaparkan langkah-langkah dalam menegakkan protokol kesehatan di Pilkada Serentak Tahun 2020. Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI.

Sejauh ini, Tito mengklaim pelanggaran terhadap protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada tidak terlalu signifikan. Meskipun, dia mengakui, sempat terjadi kerumunan saat tahapan pendaftaran pilkada.

"Memang yang terjadi kerumunan pada saat pendaftaran bakal pasangan calon, yang sudah kami sampaikan persoalan utamanya adalah pemberlakuan PKPU Nomor 13 tanggal 1 September memberi ruang yang sangat sempit untuk sosialisasi dan koordinasi yang melibatkan jaringan semua daerah forkopimda dan lain-lain," katanya, Rabu (18/11).

Namun setelah penetapan pasangan calon, kata Tito, pelanggaran terhadap protokol kesehatan tidak terlalu signifikan. Kemendagri bersikap tegas terhadap kepala daerah yang terbukti melanggar protokol kesehatan.

"Kemendagri telah memberikan teguran kepada kepala daerah yang ikut dalam kerumunan atau tidak mencegah kerumunan. Itu ada 83 kepala daerah sudah kita berikan teguran secara tertulis," ujarnya.

Untuk memastikan penerapan protokol, Tito menyebut ada rapat koordinasi. Di tingkat nasional, rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Menko Polhukam. Rapat dihadiri oleh sejumlah menteri, perwakilan Panglima TNI, wakil dari Kapolri, Kejagung, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kepala BNPB yang juga merangkap Kasatgas Covid-19, jajaran penyelenggara pemilu di daerah, para kepala daerah beserta jajaran Forkopimdanya.

"Artinya unsur penyelenggara, unsur pengawas, pengamanan, ini semua kita minta untuk hadir dilaksanakan tanggal 9 September dan tanggal 18 September secara nasional. Rapat melibatkan 32 gubernur, kecuali Gubernur Aceh dan Gubernur DKI Jakarta yang karena kedua daerah tersebut tidak ada Pilkada, " ujarnya.