Jokowi Minta Kepala Daerah Jangan Sampai Anggaran Diecer-ecer
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada kepala daerah yang terpilih pada Pilkada serentak 2020 agar tidak mengecer-ngecer anggaran di setiap dinas. Sehingga manfaatnya tidak dirasakan oleh rakyat.
"Jangan sampai sekali lagi yang namanya anggaran diecer-ecer di setiap dinas, di setiap unit. Sehingga setiap tahun itu anggaran ya terbelanjakan tapi tidak ada baunya sama sekali. Tidak dirasakan kemanfaatannya oleh rakyat.Hati-hati dengan ini karena anggaran APBD itu bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi di daerah bapak ibu semuanya," kata Jokowi saat memberikan arahan kepada para peserta rapat koordinasi kepala daerah tahun 2021 dalam akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (14/4).
Jokowi mengingatkan, para kepala daerah yang saat ini memimpin baik itu di provinsi, kabupaten dan kota harus berani menentukan dan membuat kebijakan dengan skala prioritas yang jelas. Sehingga alokasi anggarannya juga lebih fokus dan lebih terkonsentrasi.
"Kalau tidak? Saya perlu ingatkan. Kalau bapak ibu tidak bisa menkonsolidasikan ini manajemennya tidak seperti yang tadi saya sampaikan, kemudian anggaran diecer-ecer di dinas-dinas, di unit-unit yang ada," bebernya.
"Karena masalahnya pasti selalu ada, karena enggak dirasakan oleh masyarakat hasil kepemimpinan bapak ibu saudara-saudara sekalian, ya tidak terpilih lagi. Karena anggarannya hilang setiap tahun, realisasi setiap tahun tetapi tidak kelihatan manfaatnya oleh rakyat," tambahnya.
Dia meminta kepada kepala daerah untuk konsentrasikan pada satu, dua mata anggaran dan tidak perlu lebih dari itu. Dia pun mencontohkan terdapat satu provinsi yang memiliki 40.000 mata anggaran.
"Menurut saya semakin sedikit kegiatan akan semakin secara manajemen akan semakin gampang ngontrolnya, semakin gampang ngeceknya dan hasilnya akan semakin kelihatan. Oleh sebab itu saya titip buat satu, dua atau tiga saja kegiatan besar yang anggarannya dikonsentrasikan ke sana. Sehingga hasilnya bisa dilihat, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," bebernya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Gubernur DKI Jakarta Dipilih Rakyat
Jokowi menyampaikannya dalam rapat membahas RUU DKJ bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta Kepala Desa Jaga Pemilu 2024 Agar Damai dan Tak Ada Kecurangan
"Pak Presiden tadi menitipkan kepada kami para kepala desa yang hadir ini untuk menjaga pemilu"
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tiga Kali Blokir Belanja Pemerintah, Sri Mulyani Jamin Tak Ganggu Anggaran Prioritas
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun lalu juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 untuk penanganan jalan-jalan rusak di daerah.
Baca SelengkapnyaJokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa
Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca SelengkapnyaReaksi Santai Ganjar Jika Jokowi Turun Gunung Kampanye
Jokowi sebelumnya mengatakan seorang presiden dan wakil presiden diperbolehkan berkampanye sesuai undang-undang.
Baca SelengkapnyaGanjar soal Jokowi Naikkan Tunjangan Bawaslu Jelang Pencoblosan: Mudah-Mudahan Bukan Godaan atau Suap
Ganjar Pranowo merespons keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikan tunjungan pegawai Bawaslu
Baca SelengkapnyaJokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu
Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca Selengkapnya