Jokowi Minta Kemendagri Ingatkan Kepala Daerah soal Pengendalian Inflasi
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, belanja modal dan belanja sosial untuk segera direalisasikan pada awal tahun. Dia pun meminta agar kedua hal tersebut dikawal secara detil dan tidak terjebak pada rutinitas.
Jokowi mengingatkan kepala daerah untuk bisa lebih berperan terhadap pengendalian inflasi melalui kegiatan belanja tersebut. Dia memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memberi instruksinya terhadap hal tersebut.
“Saya minta kepada Menteri Dalam Negeri untuk terus menyampaikan kepada kepala daerah dalam pengendalian inflasi. Ini sudah dilakukan tapi ada beberapa daerah yang belum memberikan peringatan dan ini kelihatan sekali,” katanya saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Selasa (6/12).
Dia menerangkan, inflasi pada 3 bulan yang lalu berada di angka 5,9 dan berhasil turun ke 5,7 hingga n ke 5,4. Capaian ini, Jokowi mengungkapkan, menunjukkan adanya progres dari perintah belanja yang dilakukan oleh kepala daerah. Dia meyakini hal tersebut bisa lebih baik saat Menteri Dalam Negeri kembali memberikan perintah.
“Ini artinya daerah sudah melakukan. Tetapi bisa masih diberikan peringatan lagi agar semua melakukan dan saya lihat nanti akan turun dan turun lagi,” ujarnya.
Selain itu, menjelang awal tahun, Jokowi percaya investasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi tahun 2023. Dia mendorong agar hal-hal terkait investasi bisa terus meningkat dan tidak dapat ditawar.
“Hal ini sangat mempengaruhi growth kita. Sehingga yg namanya hilirisasi industri konsisten terus akan kita lakukan,” tutupnya.
Reporter: M Radityo/Liputan6.com
(mdk/fik)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mendagri Tito Karnavian menegaskan Gubernur DKJ dipilih langsung oleh rakyat bukan ditunjuk Presiden.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan kondisi ini disebabkan ketidakpastiaan ekonomo dan konflik geopolitik yang tak kunjung usai.
Baca SelengkapnyaMenteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, membeberkan urgensi pembentukan Dewan Aglomerasi yang meliputi Jakarta dan kota sekitarnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi di sektor ekonomi.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaSebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaBantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya