Jokowi Lantik Menteri Baru, Aktivis Panjat Patung Kritisi Perusak Hutan

Rabu, 23 Oktober 2019 15:57 Reporter : Ronald
Jokowi Lantik Menteri Baru, Aktivis Panjat Patung Kritisi Perusak Hutan Spanduk berisi pesan untuk Jokowi di Patung Dirgantara. ©2019 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Dua orang pria yang belum diketahui identitasnya memanjat Patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, dan Patung Pancoran, Jakarta Selatan. Memanjat dua patung ini bertepatan dengan pelantikan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pria yang di Bundaran HI membentangkan spanduk berukuran jumbo yang bertuliskan 'Orang Baik Pilih Energi Baik'. Belum diketahui maksud dan tujuan kepada siapa spanduk tersebut.

Katanya, pria yang belum diketahui ini pun membawa spanduk bertuliskan 'Lawan Perusak Hutan'. #ReformasiDikorupsi. Dia mengaku belum tahu identitas mereka yang memanjat karena tengah diperiksa polisi.

"Iya. Sudah dievakuasi," kata Irwandi.

1 dari 2 halaman

Aktivis Pasang Spanduk buat Kabinet Jokowi

Dua buah spanduk raksasa terbentang di dua patung ikonik Jakarta pagi ini. Sepanduk yang berisi seruan kepada kabinet baru Jokowi itu dibentangkan di Patung Dirgantara di kawasan Pancoran, dan Patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia.

Dua pesan utama tersebut menyerukan kegentingan untuk meninggalkan energi kotor seperti batu bara dan melakukan penyelamatan hutan. Menurut Greenpeace dua sektor utama yaitu energi dan hutan harus menjadi perhatian khusus bagi Presiden Jokowi dan kabinet barunya, jika ingin benar-benar mengatasi dan memukul mundur krisis iklim.

"Tahun 2015, Presiden Jokowi berjanji menuntaskan kebakaran hutan dan lahan dalam kurun waktu tiga tahun. Ini sudah memasuki periode kedua, namun kebakaran hutan tahunan masih gagal dihentikan," ucap Arie Rompas, Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia dalam keterangan tertulisnya.

Analisis Greenpeace Indonesia menggunakan data resmi pemerintah yakni data dari burn scar (bekas kebakaran) menunjukkan bahwa lebih dari 3,4 juta hektar lahan terbakar selama 2015 dan 2018. Konsesi perusahaan dengan total areal terbakar terbesar yang didominasi oleh perkebunan sawit dan bubur kertas, belum diberikan sanksi perdata maupun sanksi administrasi secara konkret.

"Janji penegakan hukum masih tidak tegas dan inkonsisten, sehingga para perusak hutan belum tersentuh hukum," tegas Arie.

2 dari 2 halaman

Periode Pertama Jokowi Dinilai Kuras Batu Bara Dalam Negeri

Sementara menurut Tata Mustasya selaku Juru kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan pengurangan produksi batu bara secara bertahap. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Pemerintahan Jokowi periode pertama malah menggenjot produksi batu bara hingga mencapai lebih dari 500 juta ton di 2019.

"Jika ingin serius berkomitmen melawan krisis iklim, Pemerintahan Jokowi harus segera beralih kepada pemanfaatan energi terbarukan, energi baik yang aman dan bersih bagi lingkungan dan juga masyarakat, dan baik bagi perekonomian dan masa depan Indonesia," kata Tata.

Menurutnya, batu bara sebagai sektor ekonomi, sangat dipengaruhi oleh para kroni, dan sangat erat dengan korupsi politik. Setelah reformasi politik dan pelaksanaan otonomi daerah, elite politik nasional dan daerah masuk ke bisnis batu bara dengan memanfaatkan kekuasaan mereka.

"Hasilnya, jumlah izin usaha pertambangan (IUP) naik dari 750 di 2001 menjadi 10.000 di 2010, 40 persen di antaranya bisnis batu bara," ungkapnya.

Tata menganggap hal itu telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif sementara pendanaan politik dari oligarki batu bara telah merusak demokrasi Indonesia.

Tidak hanya di sektor pertambangan batu bara, elite politik juga memasuki sektor hilir yaitu PLTU batu bara. Salah satu kasus korupsi yang berhasil diungkap KPK adalah korupsi PLTU Riau 1 yang melibatkan politisi Golkar dan Menteri Sosial Idrus Marham.

"Oligarki batu bara merupakan potret sempurna dari reformasi yang dikorupsi. Elite politik menggunakan reformasi untuk melakukan korupsi politik di bisnis batu bara, baik di hulu maupun hilir. Salah satu langkah konkret yang harus dilakukan Jokowi hari ini adalah membersihkan kabinetnya dari oligarki batu bara," Tata mengakhiri.

Reporter: Yopi Makdori

Baca juga:
Usai Sertijab Mendagri, Tito Langsung Tancap Gas Kerja
Berlatar Belakang Militer, Menteri Agama Fachrul Razi Bertekad Berantas Radikalisme
Triawan Munaf Tak Lagi Jadi Kepala Bekraf: Saya Siap Bantu Wishnutama
Bahlil Lahadalia: Sudah 10 Tahun Keluar dari Partai Golkar
Bahagia Dilantik Jadi Menkes, Dokter Terawan Janji Atasi Stunting
Tidak Dapat Menteri, PAN Sadar Bukan Partai Pendukung Presiden Jokowi

[rhm]
Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini