Jokowi Kritik Penegakan Hukum, Yasonna Akui Kinerja Belum Maksimal

Jumat, 16 Agustus 2019 14:57 Reporter : Merdeka
Jokowi Kritik Penegakan Hukum, Yasonna Akui Kinerja Belum Maksimal Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly sepakat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait tolak ukur penindakan hukum tak hanya diukur dan jumlah kasus ditangani dan pelaku ditangkap. Menurut dia, penegakan hukum harus berawal dari sistem yang kokoh.

"Ya memang itu (harus) ada perbaikan, terus kita harus diregulasi itu memang dari kerjaan yang harus ditingkatkan terus," kata Yasonna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

Selain soal hukum, diketahui Presiden Jokowi juga menyoroti soal izin-izin pelayanan publik. Karenanya, Yasonna menyatakan akan ada penekan untuk pelayanan publik yang lebih ringkas dan baik.

"Bagaimana investasi bisa dipermudah sehingga perizinan-perizinan bisa dipermudah. Regulasi bukan karena banyaknya, tetapi karena simple dan mudah," jelas Yasonna.

Yasonna mendorong harus ada terobosan di periode kedua Presiden Jokowi. Caranya, dengan meyelaraskan regulasi DPR dengan pemerintah yang memiliki irama aturan yang berkualitas.

"Perbaikannya harus dari sistem pencegahannya manajemen keuangannya, proyeknya, semuanya membangun daripada titik pencegahan," Yasonna menandasi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyinggung penegakan hukum dalam pidato kenegaraannya saat sidang bersama DPD dan DPR, Jumat (16/8). Jokowi meminta tolak ukur kinerja penegak hukum dan HAM harus diubah. Termasuk pemberantasan korupsi.

"Ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM juga harus diubah termasuk kinerja pemberantasan korupsi," kata Jokowi dalam pidato kenegaraannya, di kompleks parlemen Jumat.

Jokowi juga mendukung penegakan hukum yang 'keras'. Termasuk penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi.

"Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang dipenjarakan. Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan. Ini perlu kita garis bawahi," ujar Jokowi.

Menurut Kepala Negara, manajemen tata kelola serta sistem lah yang harus dibangun. Manajemen tata kelola sangat berperan penting di sini. Termasuk dalam ukuran kinerja aparat pengawasan dan birokrasi pelaksana.

Reporter: Muhammad Radityo Priyasmono
Sumber: Liputan6.com [gil]

Topik berita Terkait:
  1. Kemenkumham
  2. Menkumham
  3. Jakarta
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini