Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengapresiasi capaian kinerja Mahkamah Agung dalam mempercepat penyelesaian perkara selama tahun 2017. Kinerja MA tersebut memberikan rasa keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat.

"Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pelayanan pada masyarakat yang terus meningkat tajam dan keadilan yang dirasakan masyarakat yang terus membaik," katanya saat memberikan sambutan di sidang istimewa laporan tahunan MA 2017 di JCC, Jakarta, Kamis (1/3).

Peningkatan produktivitas MA terlihat dengan banyaknya perkara yang telah selesai. Pada tahun 2017, dia mengungkapkan, MA berhasil mengukir rekor baru dengan menyelesaikan 92,23 persen perkara. Namun masih menyisakan tunggakan perkara sebanyak 1.388 perkara.

"Kecepatan dalam memutus perkara yang meningkat tajam, tingkat kepuasan pihak yang berperkara sangat tinggi, serta akuntabilitas yang meningkat dan status WTP sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh yang mulia Bapak Ketua MK merupakan capaian, merupakan prestasi yang berkontribusi besar untuk bagi percepatan pembangunan nasional," ujarnya.

Jokowi menjelaskan peradilan adalah pilar yang paling penting bagi bangsa. Kekuatan tersebut bisa membawa lompatan kemajuan menuju Indonesia yang maju.

"Peradilan adalah pilar utama agar negara kita bergerak cepat menuju negara maju yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia selain kerja keras dalam perumusan dan pelaksanaan program-program pembangunan," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua MA Hatta Ali menjelaskan, sisa perkara tahun 2017 jadi yang terendah sepanjang sejarah yaitu sebanyak 1.388 perkara. Hasil tersebut lebih kecil dibandingkan sisa perkara tahun 2016, sebanyak 2.357 perkara.

Kemudian berdasarkan data sisa tunggakan MA sejak 6 tahun terakhir terus mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sebab pada tahun 2012 sebanyak 10.112 perkara. "Maka dalam kurun waktu 6 tahun tersebut MA telah mampu mengikis lebih dari 86% sisa perkara," kata Hatta.

Dia menjelaskan, penurunan jumlah sisa perkara dari tahun ke tahun tersebut tidak lepas dari sistem regulasi di MA. Antara lain, kata Hatta, berlakunya sistem kamar, penerbitan SK KMA nomor 214 tahun 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di MA.