Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menyampaikan sikap Indonesia terhadap situasi di Myanmar yang memburuk. Jokowi kecewa tidak ada progres signifikan dari implementasi 5 point consensus (5PC) oleh junta militer Myanmar.

"Indonesia sangat kecewa dengan situasi Myanmar yang semakin buruk, tidak adanya progres yang signifikan dari implementasi 5PC sekaligus kita tidak melihat adanya komitmen dari junta militer untuk mengimplementasikannya,” ujar Presiden Jokowi di sela penyelenggaraan KTT ASEAN Kamboja, Jumat (11/11).

Jokowi menuturkan, situasi di Myanmar tidak boleh menganggu perjalanan dan kerja sama ASEAN.

"Indonesia mempertegas posisinya untuk tidak memperbolehkan non-political representation dalam KTT ASEAN dan pertemuan tingkat menteri luar negeri. Indonesia juga mengusulkan hal serupa diberlakukan di luar pertemuan tingkat menteri luar negeri," ungkap kepala negara.

Indonesia, kata Jokowi, berkomitmen memberikan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Myanmar. Indonesia mendorong ASEAN untuk melakukan engagement dengan seluruh stakeholder di Myanmar dan melakukan dialog.

"Indonesia juga menyerukan untuk segera menghentikan segala tindak kekerasan di Myanmar," katanya.

Sampaikan Isu Penting

Jokowi juga menyampaikan beberapa isu penting ketika berbicara pada sesi retreat KTT ASEAN Kamboja ke-41. Jokowi menyampaikan implementasi 5-point consensus (5PC) di Myanmar.

"Pertama, penerapan 5PC tetap menjadi acuan utama bagi ASEAN dalam membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya," kata Jokowi.

Kedua, Jokowi mempertegas seruan penghentian kekerasan agar tercipta kondisi kondusif di Myanmar. Ketiga, mantan gubernur DKI Jakarta ini mengusulkan penugasan Sekjen ASEAN dan AHA Centre untuk terus mengupayakan akses agar Comprehensive Needs Assesment dapat segera diselesaikan.

Menurut Presiden, bantuan kemanusiaan untuk mendukung ­life-sustaining menjadi lebih penting artinya saat ini.

Poin keempat, keputusan non-political representation dari Myanmar juga harus diberlakukan selain untuk AMM dan KTT.

"Kelima, engagement ASEAN dengan semua stakeholders Myanmar harus segera dilakukan. Karena hanya dengan membuka dialog dengan semua pihak, maka ASEAN akan dapat memfasilitasi dialog nasional yang dimandatkan oleh 5PC," kata Jokowi.

Keenam, kata Jokowi, meminta untuk menghormati prinsip non-interference maka ASEAN tidak memberikan dukungan terhadap pemilu yang tidak inklusif dan tidak dipersiapkan berdasar dialog nasional.

"Kita memiliki tanggung jawab kepada rakyat ASEAN dan dunia. Jika kita tidak bertindak tepat, maka kredibilitas dan relevansi ASEAN menjadi taruhannya," pungkas Jokowi.