Merdeka.com - Indonesia telah lama menghadapi persoalan sentralisasi pembangunan. Hal ini dinilai menjadi penyebab pembangunan yang tidak merata di daerah-daerah di Indonesia.

Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yenny Sucipto menilai pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla harus mengubah sistem pembangunan tersebut menjadi desentralisasi.

"Daerah, kita tahu belum ada grand design desentralisasi. Grand design itu kan seharusnya masuk dalam asumsi makro ekonomi," kata Yenny di Jakarta, Minggu (2/11).

Grand design ini lanjut Yenny, akan berpengaruh terhadap alokasi anggaran, terutama dana transfer ke daerah. Selain itu, grand design yang seharusnya sudah dirancang oleh pemerintahan Jokowi-JK, harus melibatkan sekaligus mengawasi pengelolaan dana tersebut oleh pemerintah daerah.

"Paling tidak ada grand design, harusnya ada karena ini akan berimbas kepada pengelolaan keuangan daerah," ucap Yenny.

Yenny melihat, grand design ini harus segera dibentuk mengingat ruang fiskal untuk pemerintahan Jokowi-JK masih sempit. Oleh sebab itu, pemerintah bersama Parlemen harus segera membahas APBNP agar tersedia ruang fiskal yang cukup bagi pemerintahan Jokowi-JK melaksanakan program-programnya, termasuk pembangunan daerah.

"Kalau mau desentralisasi harus ada ruang fiskal yang cukup bagi daerah," tutur Yenny.