Jokowi Jelaskan Alasan Membahas RUU Cipta Kerja di Tengah Pandemi Covid-19
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan alasan pemerintah tetap melakukan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja, meski di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Hal itu dilatarbelakangi karena regulasi yang kompleks dan rumit, khususnya dialami pengusaha kecil, mikro dan menengah.
Bahkan, kata Jokowi, pada Juni lalu, Indonesia ditempatkan dalam posisi nomor satu dalam Global (Business) Complexity Index. Artinya, regulasi dan birokrasi Indonesia ditempatkan sebagai paling rumit di dunia.
Untuk itulah, pemerintah melakukan reformasi struktural, membenahi regulasi dan birokrasi secara besar-besaran. Kendati Indonesia tengah dilanda pandemi Covid-19 dan seluruh dunia, tidak menghambat upaya pemerintah untuk melakukan reformasi struktural.
"Tatkala banyak negara maju mengalami kemunduran, justru inilah saatnya bagi Indonesia untuk melakukan lompatan-lompatan kemajuan," kata Jokowi dalam HUT ke-56 Partai Golkar dilihat di Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (25/10).
"Itulah semangat dari berbagai kebijakan pemerintah, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja," sambungnya.
Menurut dia, reformasi struktural ini bertujuan agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berkembang dengan pesat, serta industri padat tenaga kerja tumbuh dengan pesat. Sehingga, pelaku UMKM dapat lebih mudah mendapat izin usaha.
"Kita mengganti izin usaha dengan hanya pendaftaran untuk UMKM, kita permudah pendirian PT (perseroan terbatas) dengan modal minimal tidak ada pembatasan," jelas Jokowi.
Dengan adanya UU Cipta Kerja, dia menyebut pembentukan koperasi juga hanya perlu 9 orang. Kemudian, pemerintah juga menggratiskan sertifikasi halal kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan menggunakan dana APBN.
"Sekali lagi, agar perekonomian rakyat segera cepat bergerak, UMKM segera tumbuh, dan peluang kerja segera bertambah luas," tuturnya.
Jokowi pun mengapresiasi kader Partai Golkar, baik di lembaga eksekutif maupun di DPR, yang mendukung UU Cipta Kerja. Dia meyakini ekonomi Indonesia yang terkontraksi minus 5,32 persen pada kuartal II 2020, akan pulih pada 2021.
"Tahun 2021 akan menjadi tahun yang penuh peluang, tahun opportunity. Merupakan tahun pemulihan ekonomi nasional dan pemulihan ekonomi global.Ini adalah saat yang tepat untuk kembali bekerja, kembali mengembangkan usaha, membuka lapangan kerja bagi jutaan pencari kerja," ujar Jokowi.
Reporter: Lizsa Egeham
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa
Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaJokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional
Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaAnies Bandingkan Gaji TNI Polri Lebih Banyak Naik di Era SBY, Jokowi Beralasan Pandemi Covid-19
Jokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan
Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.
Baca SelengkapnyaJokowi Dilaporkan ke Bawaslu Buntut Salam 2 Jari di Jateng, Begini Reaksi Istana
Momen Jokowi diduga mengacungkan dua jari dari mobil kepresidenan terjadi saat kunjungan kerja ke Salatiga, Jawa Tengah, Selasa (23/1).
Baca SelengkapnyaJokowi Bersyukur Pemilu Berjalan Lancar di saat Geopolitik Global Kurang Kondusif
Dia melihat masyarakat riang gembira berbondong-bondong ke TPS.
Baca SelengkapnyaJokowi Terima Surat Kepercayaan 9 Duta Besar Negara Sahabat
Presiden Jokowi menerima surat kepercayaan dari sembilan duta negara-negara sahabat
Baca SelengkapnyaJokowi Serahkan Bantuan Pangan di Maros
Bantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca SelengkapnyaJokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu
Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca Selengkapnya